Jakarta – Keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan pengeras suara di masjid hanya untuk digunakan azan dan iqamah. Keputusan itu ternyata berimbas ke Indonesia, dimana pengeras suara atau toa di masjid ini sering menjadi persoslan.
Untuk itulah Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengkaji aturan pengeras suara atau Toa di masjid di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar aturan toa itu disesuaikan dengan kultur dan tradisi di masyarakat. Ketua PBNU Marsudi Syuhud menyampaikan ada tiga kondisi antara masyarakat dengan toa masjid. Kondisi pertama adalah masjid dibuat oleh seluruh komunitas di masyarakat tersebut.
“Komunitas masjid adalah komunitas sekitar. Dari dulu itu seperti itu. Ketika orang sekeliling masjid, ya ketemu di masjid,” ujar Marsudi dikutip dari laman detikcom, Rabu (26/5/2021).
“Ketika model semacam ini, itu tidak ada masalah (dengan Toa), karena duluan masyarakatnya daripada masjidnya,” ujarnya.
Model kedua lanjut Marsudi, Marsudi ada masyarakat yang baru datang di lingkungan masjid, kemudian merasa keberatan dengan adanya toa masjid.
“Masjid sudah ada dengan masyarakat di situ. Ada masyarakat bangun masjid, ada pendatang datang. Padahal di awal tidak ada masalah toa,” kata Marsudi.
Model ketiga, ada kelompok masyarakat di lingkungan permukiman yang membuat masjid dan toa. Namun, tidak seluruhnya sepakat dua masjid dan toa tersebut.
“Dari beberapa kelompok daerah di situ, ada kelompok tidak ke masjid meski dekat, baru terganggu,” ujarnya.
Marsudi menyebut, model nomor dua dan tiga akan terjadi konflik dan keberatan soal toa masjid.
“Nomor dua karena pendatang yang datang. Padahal di situ sudah berjalan toa-nya. Kini terganggu,” kata Marsudi.
“Model tiga, sudah ada komunitas di situ, dibangun (masjid) di situ. Tapi komunitas tidak semuanya. Yang tidak komunitas bangun masjid merasa terganggu,” ujarnya.
Karena masih ada kelompok yang tidak terganggu dengan aktivitas Toa masjid, maka kebijakan soal Toa pun tidak bisa dipukul rata.
“Cari jalan tengah. Ketika masyarakat tidak problem, tidak apa-apa (soal Toa). Model dua, mulai ada terganggu, (awalnya) tidak, model tiga terganggu langsung karena tidak semua masyarakat di situ ikut di masjid situ,” ujarnya.
Marsudi lalu bercerita soal di lingkungan rumahnya di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat terdapat masjid tua. Masjid itu masih menggunakan pengeras suara untuk aktivitasnya.
“Toa bunyi nggak ada masalah. Mereka berkomunitas dan saling menghormati. Kalau azan ya azan saja. Mungkin sesunguhnya terganggu, kalau ada orang berani ngomong kayak nomor dua (terganggu), tinggal sesuaikan saja,” ujarnya.
Marsudi menyebut, aktivitas toa di masjid beberapa daerah di Indonesia tak hanya soal azan dan iqamah. Sehingga, aturan soal toa pun harus melihat kultur keagamaan dan lingkungan sekitar. “Itu kulturnya begitu, yang salawatan, itu kutur. Tapi cari jalan terbaik menurut lingkungan masjid terdekat,” ucapnya.
