Jakarta – Pemerintah telah resmi meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme PE sebagai regulasi dan pedoman dalam membangun strategi komprehensif.
Dalam desain ini, pelaksanaan Perpres RAN PE ini telah membentuk suatu formulasi pencegahan ekstremisme dengan sistematis terpadu dari tingkat pusat hingga daerah, baik dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat.
Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, mengatakan bahwa dengan adanya pelaksnaan Perpres RAN PE ini diharapkan mampu membangun deteksi dini dan partisipasi publik dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme yang mengarah pada kekerasan. Dan juga bagaimana implementasinya yang ideal di berbagai lini dan sektor
”Setelah diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres), maka pelaksanaan RAN PE sudah menjadi sebuah kebijakan nasional yang harus diimplementasikan. Jadi seluruh elemen negara harus sudah sadar bahwa Peraturan Presiden (Perpres) ini sudah ‘mengikat’ dan harus dilaksanakan,” ujar Prof. Dr. Hamdi Muluk di Jakarta, Jumat (25/6/2021).
Hamdi menyebut bahwa seluruh elemen negara baik itu Kementerian dan Lembaga (K/L) harus turut serta untuk berkontribusi dalam melaksanakan RAN PE tersebut sehingga keterlibatannya bisa secara semesta. Termasuk juga dengan pelibatan Organisasi Masyarakat (Ormas), kampus, hingga Civil Society bahkan termasuk kontribusi orang perorangan dan masyarakat seluruhnya.
“Disini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator, sebagai ujung tombak di dalam pelaksanaan RAN PE ini secara reguler dapat memantau, melihat atau mengingatkan kepada K/L terkait supaya RAN PE bisa diimplementasikan,” tutur Hamdi.
Yang pasti menurut Hamdi Muluk, kontribusi dari K/L terkait harus disesuaikan dengan bidangnya. Ia mencontohkan Kementerian Koperasi UMKM jika nanti ada penempatan penempatan pembinaan mantan napiter, maka mungkin porsinya membantu dalam bantuan pengembangan industri kecil dan mungkin juga pelatihannya.
Lalu Kemenkominfo yang mungkin costnya agak besar, bisa terlibat dalam menata seluruh misalnya yang berbau online radikalisasi. Misalnya bagaimana desainnya untuk menangkal situs-situs yang radikal, memonitornya, membersihkannya, merapikan dan seterusnya. Bisa dikatakan penangkalnya seperti apa dan bagaimana, dengan menyajikan informasi-informasi yang anti radikal itu.
Oleh sebab itu, setiap K/L nantinya bisa juga menyetor nama untuk menugaskan sejumlah orang untuk menindaklanjuti RAN PE tersebut. Termasuk juga penganggaran, jenis aktivitas yang harus disesuaikan oleh K/L masing-masing. Hamdi berpesan agar BNPT betul-betul untuk memonitor K/L terkait dalam pelaksanannya tersebut.
“Jangan sampai yang sudah dicanangkan oleh Wapresi ini sebagai formalitas bernegara saja, lalu berhenti disitu saja. Misalnya Kementerian Pertanian belum punya ide, mungkin BNPT bisa menyodorkan semacam ide awal, misalnya kalau Kementerian Pertanian mau berkontribusi paling pas misalnya bisa menyediakan pelatihan-pelatihan untuk bertani supaya mantan-mantan napi terorisme itu bisa produktif. Kalau seperti itu tentunya bisa lebih konkrit,” jelasnya.
Ia melihat keberadaan RAN PE sudah cukup lengkap jika dilihat lampirannya yang di brake down untuk tanggung jawab di masing-masing sektor. Selain memonitor pelaksanaan yang dilakukan K/L terkait, BNPT juga harus memonitor pelaksanaan RAN PE ini yang dilaksanakan oleh non-governance seperti civil society ataupun masyarakat.
“Selain memonitor pelaksanaan di sektor pemerintahan, pelaksanaan yang non-governance atau masyarakat juga harus dipisah, harus ada koordinatornya yang melakukan monitoring. Misalnya sudah berapa banyak NGO yang sudah melakukan inisiatif dalam rangka RAN PE ini. Harus selalu memonitor dan mensinkronkan rancangan-rancangan RAN PE tersebut. Artinya jangan sampai RAN PE cuma manis di Perpres, sementara yang dibawahnya tidak jalan,” tuturnya.
Selain itu, Hamdi itu menyampaikan pentingnya sosialisasi ke masyarakat agar clear bahwa RAN PE ini tidak bermaksud mendiskriminasikan golongan tertentu, agama tertentu, maupun kelompok-kelompok tertentu. Bahwa keberadaan RAN PE ini dalam rangka mencegah penularan ide-ide yang ekstrem, radikal dan kekerasan.
“Kita tidak bicara agama tertentu di sini, suku tertentu atau kelompok politik tertentu. Semua bisa saja terpapar dengan ideologi radikal kekerasan yang mengarah ke tindakan tindakan teror. Jadi RAN PE ini harus diyakinkan kepada seluruh masyarakat. Tentu dukungan dari tokoh-tokoh, bisa juga influencer atau orang-orang yang bisa memberikan pencerahan kepada umat itu tetap kita perlukan,” terangnya.
Ia juga berpesan agar jangan sampai terjadi kontraproduktif dimana tokoh-tokoh yang berpengaruh malah mengatakan RAN PE berbahaya. Menurutnya, perlu komunikasi politik publik untuk meluruskan isu yang berkembang di masyarakat.
“Dengan hadinya RAN PE ini isu yang mendesak juga harus segera dibereskan, misalnya online radicalisation. Karena aktor-aktor yang melakukan radikalisais di banyak platform media online ini kan militan dan tidak kenal waktu. Ini menjadi PR besar yang harus dipikirkan bersama-sama,” ucapnya.
Hamdi menyampaikan bahwa meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada sekarang karena pandemi Covid-19, pelaksanaan RAN PE ini harus bisa dimaksimalkan. Misalnya dengan memilih sasaran strategis yang lebih didahulukan, kemudian efisiensi. Dirinya pun memberikan masukan yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Dengan situasi masa pandemi Covid-19 ini tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Karena kelompok-kelompok (radikal) itu juga memanfaatkan teknologi digital, bermain secara online. Maka di zaman era digital ini yang dibutuhkan yaitu kreativitas. Intinya kita ini jangan sampai kalah kreatif sama kelompok-kelompok mereka itu,” kata Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia ini.
