Malang – Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi menjadi kunci dalam keberhasilan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakat (lapas). Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus meningkatkan Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi dengan stake holder terkait, terutama dengan petugas lapas.
Hal itu dikatakan Deputi Satu Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, BNPT Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E. saat membuka Rapat Kerja (Raker) Program Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan Lapas Wilayah Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Ijen Resort dan Convention, Malang, Selasa (28/6/2022) malam.
“Kita harus terus mensinergikan mengkolaborasikan dan mengkomunikasikan, bagaimana program deradikalisasi dalam lapas ini bisa sinkron antara lapas satu dengan yang lain. Ini kebetulan dari wilayah Indonesia Timur, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, dan NTT,” ungkap Nisan.
Intinya, lanjut Nisan, petugas lapas, pamong, atau wali yang mendampingi para napiter itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya dengan dibekali wawasan keagamaan, dan pengetahuan psikologi. Ini penting karena mereka menghadapi napiter yang memiliki ideologi intoleran dan radikal.
Dengan dibekali wawasan keagamaan, Nisan berharap petugas lapas mampu menyadarkan orang-orang terpapar paham radikal seperti napiter bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
“Selain wawasan keagamaan, petugas lapas juga akan diberikan materi psikologi berkaitan dengan self care atau bagaimana menghadapi situasi dalam lapas terkait napiter. Diharapkan pembekalan ini akan menguatkan kinerja teman-teman lapas sehingga bisa bersinergi lebih baik lagi dengan kita (BNPT) terutama Subdit Bina Dalam Lapas,” papar Nisan.
Ia memaparkan bahwa pembinaan dalam lapas terhadap napiter merupakan satu program yang komprehensif dan berkelanjutan (sustainable) dari berbagai tahapan yang harus dilakukan. Dalam pengertian ini bahwa program deradikalisasi di dalam lapas merupakan program yang memiliki tahapan berkesinambungan yang meliputi identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial.
“Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, program deradikalisasi merupakan salah satu program andalan dari strategi pencegahan yang dilaksanakan oleh BNPT, selain kontra radikalisasi dan kesiapsiagaan nasional,” tandas mantan Komandan Pussenarhanud TNI AD ini.
