Jakarta – Ditangkapnya oknum pegawai PT KAI berinisial DE akibat terlibat terorisme menimbulkan keprihatinan mendalam. Pasalnya, ini bukan kasus pertama dimana seorang yang bekerja di perusahaan milik negara justru terpapar terorisme, yang notabene, ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi, PT KAI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi yang bertanggungjawab terhadap keselamatan banyak orang.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof. Dr. Irfan Idris, MA, mengatakan, kasus DE menjadi peringatan keras tidak hanya bagi PT KAI tetapi juga seluruh BUMN dan Kementerian/Lembaga negara lainnya. Untuk mengantisipasi hal itu, proses seleksi pegawai harus diperketat.
“Perlu verifikasi berlapis dan berkesinambungan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai PT KAI. Pegawai juga perlu diberikan wawasan kebangsaan dan penguatan rasa cinta air. Penting lagi pemantauan rekam jejak digital juga harus dilakukan di era kemajuan teknologi sekarang ini,” ujar Prof Irfan Idris di Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Hal tersebut dikatakan Prof. Irfan Idris saat menjadi narasumber pada acara “Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)” di Kantor PT KAI Jakarta Railway Centre (JRC). Acara ini dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT KAI. Seluruh pegawai KAI yang sedang tidak bertugas di seluruh Daerah Operasi (Daops) dan Divisi Regional (Divre), Divisi LRT dan Balai Yasa se-Indonesia juga mengikuti secara daring.
Ia mengimbau kepada para pimpinan di setiap setiap Daop maupun Divre PT KAI untuk terus memantau pegawainya Juga kedepannya PT KAI bisa menyeleksi pegawai lebih ketat lagi. Bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai itu setelah di dalam PT KAI itu sendiri.
“Seleksinya sudah benar. Tinggal bagaimana kita mengupdate instrumen dan dilakukan secara berkala. Jajaran direksi juga terus memantau, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada penanaman nilai-nilai kebangsaan . Harus dilihat juga rekam jejak digitalnya. Karena ini sangat halus, tidak bisa memilih. Karena dari profesor aja juga ada yang terpapar,” terang Prof Irfan Idris.
Ia mengapresiasi apa yang dilakukan jajran PT KAI dalam membuat acara Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air ini. Ini menjadi bukti gerak cepat PT KAI agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
“Saya kira BUMN yang lain harus mencontoh langkah PT KAI ini. Ini wake up call, tindakan amputasi yang dilakukan pimpinan KAI agar paham radikalsime jangan menyebar karena virus radikalisme ini tidak kelihatan. Inilah perlunya kita menguatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Karena cinta tanah air bagian dari iman,” tuturnya.
Ia tidak membayangkan kasus terduga teroris DE ini tidak terungkap. Apalagi Kereta Api itu mengangkut orang dengan jumlah sangat banyak.
“PT Kereta Api ini menangani transportasi lho, kalau mereka yang terpapar itu menyalahgunakan amanat itu, (keselamatan) manusia semua hancur. Karena kereta api ini mengangkut orang banyak, bukan sedikit, karena ini bukan delman,” tegasnya.
Menurutnya, kalau dari insan PT KAI sendiri tidak tinggi imunitasnya dari paham radikal terorisme tentu bisa berbahaya sekali. Pasalnya terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa yang bisa membinasakan banyak orang dalam sekejap.
Ia mengapresiasi pengungkapan terduga teroris DE oleh aparat Densus 88. Dari pengungkapan itu diketahui bahwa oknum tersebut sudah lama terpapar, jauh sebelum ia menjadi pegawai KAI.
“Saat dia masih sekolah menengah dia sudah bergerak (berhubungan dengan kelompok radikal),” ungkap Prof Irfan.
Komisaris Utama PT KAI, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA, mengaku sangat kaget dengan ditangkapnya DE oleh Densus 88. Kedepannya, Kiai Said meminta kepada seluruh perusahaan BUMN dan juga istansi pemerintah lainnya untuk melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme.
“Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air harus terus dilakukan perusahaan -perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut,” kata Kiai Said.
