Damaskus – Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, menyatakan bahwa Suriah telah lelah dilanda perang berkepanjangan dan tidak ingin menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga maupun Barat. Dalam wawancara eksklusif di Damaskus, Sabtu (21/12/2024), Sharaa menyerukan pencabutan sanksi internasional terhadap Suriah, yang menurutnya ditujukan untuk rezim lama di bawah Bashar al-Assad.
“Setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi ini harus dicabut karena tidak adil memperlakukan korban dan penindas dengan cara yang sama,” ujar Sharaa.
Ahmed al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani, memimpin serangan yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Sebagai pemimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ia kini menuntut penghapusan HTS dari daftar organisasi teroris internasional. Meski awalnya merupakan sempalan al-Qaeda, HTS memisahkan diri pada 2016.
Sharaa mengklaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris dan menegaskan bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil. Ia juga membantah keinginan untuk menjadikan Suriah seperti Afghanistan, dengan menyebut masyarakat Suriah memiliki pola pikir dan tradisi yang berbeda. Sharaa menegaskan dukungannya terhadap pendidikan perempuan, mengungkapkan bahwa lebih dari 60% mahasiswa di universitas Idlib adalah perempuan.
Terkait isu hukum dan sosial, Sharaa menyatakan bahwa konstitusi baru Suriah akan dirumuskan oleh komite ahli hukum lokal. “Setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum itu,” tambahnya.
Merespons pernyataan Sharaa, Amerika Serikat mengambil langkah diplomatik besar dengan mengirimkan misi pertama ke Damaskus sejak 2011. Delegasi ini mencakup pejabat tinggi AS untuk Timur Tengah, Barbara Leaf, serta diplomat veteran Daniel Rubinstein, yang akan bertemu dengan perwakilan HTS dan kelompok prodemokrasi lainnya.
Langkah diplomasi ini juga melibatkan pencarian informasi terkait warga Amerika yang hilang, termasuk jurnalis Austin Tice. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah bertemu dengan negara-negara tetangga Suriah di Aqaba, Yordania, untuk menyerukan pembentukan pemerintahan baru yang inklusif dan menghormati hak semua komunitas di Suriah.
Sementara itu, protes besar terjadi di Damaskus dan wilayah Kurdi, dengan tuntutan demokrasi, penolakan negara agama, serta menolak intervensi militer Turki. Warga dari berbagai etnis bersatu menyerukan perdamaian dan penghormatan terhadap keberagaman.
