Jakarta – Wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah menghentikan sementara program itu akibat maraknya dugaan kasus keracunan di sejumlah daerah. Namun, pemerintah menegaskan MBG tetap berjalan sambil dilakukan evaluasi menyeluruh.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan pemerintah terbuka terhadap segala kritik dan masukan. Ia menyebut aspirasi masyarakat beragam, mulai dari evaluasi total, penghentian sementara, hingga perbaikan secara bertahap tanpa menghentikan program.
“Pemerintah mendengar semua masukan. Namun sampai hari ini MBG tetap berjalan. Tentu masalah yang muncul akan segera dievaluasi dan dicari jalan keluar, sehingga program ini benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak, sesuai arahan Presiden,” kata Juri, Rabu (25/9/2025).
Menurut Juri, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk melakukan mitigasi serta menutup potensi masalah serupa di masa depan. Langkah cepat, kata Juri, sudah diambil agar penyelenggaraan MBG tetap terjaga.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program unggulan tersebut. “Yang terpenting adalah menyelamatkan program ini. MBG dibutuhkan anak-anak kita, maka jangan sampai kasus-kasus ini membuat program kehilangan legitimasi. Semua pihak harus bekerja sama untuk memperbaiki,” ujarnya.
Sebelumnya, JPPI menilai kasus dugaan keracunan menunjukkan adanya kelemahan sistem di BGN. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR, Senin (22/9/2025), Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG untuk dilakukan audit menyeluruh.
Polemik ini menegaskan adanya tarik-menarik antara urgensi menjaga keberlangsungan program dan kebutuhan evaluasi fundamental agar permasalahan serupa tidak berulang.
