Blora — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai harus dijalankan dengan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada tersedianya makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam seluruh rantai penyediaannya.
“Program MBG sebaiknya tidak dijalankan secara top-down. Justru harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat lokal — terutama petani dan peternak — untuk memasok bahan baku ke dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Edy dalam FGD lintas sektor di Blora, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah pusat, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah hidup dalam budaya gotong royong dan solidaritas sosial.
“Di dalam MBG ada semangat kepedulian, gotong royong, dan berbagi kepada sesama. Karena itu, edukasi program ini sebaiknya mengangkat tradisi dan budaya lokal agar masyarakat merasa memiliki,” kata Edy, Selasa (28/10/2025).
Sebagai contoh, Edy menyinggung nilai-nilai Sedulur Sikep dari ajaran Samin Surosentiko, tokoh asal Blora yang dikenal menjunjung tinggi kesederhanaan, kejujuran, dan persaudaraan.
Dalam tradisi masyarakat Samin, setiap tamu yang datang selalu dijamu dengan makanan terbaik — bukan semata bentuk keramahan, tetapi simbol penghormatan dan cinta kasih antar manusia.
“Semangat memberi makan kepada orang lain sudah menjadi bagian dari budaya kita jauh sebelum ada program pemerintah. Tradisi ini mencerminkan bahwa memberi makan adalah bentuk pengabdian, bukan sekadar formalitas. Inilah yang perlu diangkat dalam promosi MBG,” jelasnya.
Edy menilai Blora memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan nasional pelaksanaan MBG berbasis partisipasi rakyat.
Wilayah ini kaya dengan komunitas petani dan peternak — termasuk kelompok Sedulur Sikep yang mengelola berbagai komoditas seperti padi, sapi, lele, melon, dan sayuran.
“Dari 73 dapur SPPG di Blora, potensi perputaran uangnya bisa mencapai Rp525 miliar per tahun. Jika seluruh bahan bakunya disuplai dari petani dan peternak lokal, dampak ekonominya akan langsung dirasakan masyarakat,” ungkap legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.
Namun, ia mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawal rantai pasok agar berjalan lancar dan berkelanjutan. Pemetaan terhadap potensi pertanian dan peternakan, menurutnya, harus dilakukan agar produksi lokal mampu memenuhi kebutuhan MBG tanpa menimbulkan gejolak harga.
“Kalau kebutuhan MBG meningkat tanpa perencanaan yang matang, bisa menimbulkan inflasi daerah. Tapi jika dikelola dengan baik, justru akan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih jauh, Edy menegaskan bahwa semangat MBG tidak berhenti pada penyediaan makanan bergizi, melainkan juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dan penguat jati diri bangsa.
“MBG bukan hanya program Presiden, tetapi cerminan nilai-nilai bangsa — menolong sesama, menjamin tidak ada anak kelaparan, dan membangun kesejahteraan dari bawah,” ujarnya.
Ia berharap, Blora dapat menjadi ikon nasional dalam penerapan MBG berbasis kearifan lokal.
“Blora punya modal budaya dan sosial yang kuat. Jika dikelola dengan semangat gotong royong, MBG akan menjadi gerakan yang menyehatkan generasi sekaligus menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
