Oleh: Ahmad Damar
Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada keberdayaan manusia dan pemerataan kesejahteraan. Tiga pilar penting yang saling berkaitan—ekonomi kerakyatan, pengurangan pengangguran, dan pemenuhan gizi anak—harus menjadi fondasi utama dalam menata arah pembangunan nasional.
Konsep ekonomi kerakyatan bukan hal baru dalam wacana pembangunan Indonesia. Gagasan ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Prinsip dasarnya adalah menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok menengah ke bawah, melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan partisipasi aktif masyarakat.
Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan mendorong peran koperasi, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal sebagai penggerak utama roda ekonomi daerah. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk berproduksi dan berdaya saing, maka hasilnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.
Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya dapat menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi kerakyatan ini. Sebab, dalam pelaksanaannya, program tersebut melibatkan petani lokal sebagai pemasok bahan pangan, UMKM sebagai pengolah makanan, dan warga sekitar sebagai tenaga kerja di dapur produksi. Dengan demikian, satu program gizi bisa menciptakan efek berantai yang besar bagi ekonomi lokal.
Isu pengangguran masih menjadi tantangan klasik di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 2025 masih berkisar 5 persen, dengan sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya soal jumlah, melainkan kualitas dan arah penyerapan tenaga kerja.
Program-program berbasis kerakyatan seperti MBG bisa menjadi jawaban konkret. Di berbagai daerah, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar: mulai dari juru masak, pengemudi, tenaga logistik, hingga penyedia bahan pangan lokal. Pola ini membuktikan bahwa kebijakan publik yang tepat sasaran dapat menjadi motor ekonomi rakyat sekaligus solusi pengangguran struktural.
Selain itu, penguatan ekonomi lokal juga membantu menahan laju urbanisasi yang kian meningkat. Ketika masyarakat desa mendapatkan kesempatan kerja dan penghasilan di lingkungannya sendiri, mereka tidak perlu lagi meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di kota besar. Inilah bentuk nyata dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Tidak ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa manusia yang sehat dan cerdas. Gizi anak menjadi prasyarat utama dalam membangun generasi masa depan yang unggul. Indonesia masih menghadapi masalah stunting dan kekurangan gizi mikro yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.
Program seperti MBG hadir bukan sekadar memberi makan, tetapi menanamkan kesadaran bahwa pemenuhan gizi adalah investasi jangka panjang bangsa. Ketika anak-anak tumbuh dengan gizi yang cukup, mereka akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh yang kuat, dan peluang ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.
Dalam konteks ekonomi kerakyatan, gizi anak juga memiliki hubungan timbal balik. Anak yang bergizi baik akan tumbuh menjadi tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, dan mampu berinovasi. Sementara ekonomi yang kuat memberi ruang bagi keluarga untuk menyediakan asupan gizi yang layak bagi anak-anaknya. Hubungan ini membentuk lingkaran kebijakan yang saling menguatkan.
Agar sinergi antara ekonomi kerakyatan, lapangan kerja, dan gizi anak dapat berjalan efektif, dibutuhkan koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan program MBG, sementara pemerintah pusat harus memastikan kualitas gizi dan pendanaan yang berkelanjutan.
Selain itu, transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Partisipasi komunitas lokal—mulai dari kelompok tani, PKK, hingga lembaga pendidikan—harus diperkuat agar pelaksanaan program benar-benar menyentuh masyarakat lapisan bawah.
Ekonomi kerakyatan, pengurangan pengangguran, dan gizi anak bukanlah tiga isu yang berdiri sendiri. Ketiganya saling terhubung dalam satu mata rantai pembangunan manusia Indonesia. Ketika masyarakat diberdayakan secara ekonomi, lapangan kerja tumbuh, dan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, maka bangsa ini sesungguhnya sedang membangun pondasi kemandirian dan peradaban.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang berpihak pada rakyat bisa menghasilkan multi-efek: ekonomi berputar, pengangguran berkurang, dan generasi penerus tumbuh lebih sehat. Di sinilah wajah sejati pembangunan yang berpihak pada manusia, bukan sekadar angka pertumbuhan.
Indonesia akan kuat bukan karena megahnya gedung-gedung pencakar langit, melainkan karena rakyatnya yang berdaya, bekerja, dan bergizi.
