Oleh: Ibrahim Mahfouz
Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025 kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya gugusan pulau yang indah, tetapi juga kawasan rawan bencana yang menuntut kesiapsiagaan terus-menerus. Curah hujan ekstrem akibat siklon tropis menjadi pemicu utama banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, dampak yang ditimbulkan jauh lebih luas: akses jalan terputus, ribuan warga mengungsi, dan rantai pasokan bahan pangan terganggu.
Di tengah situasi yang menuntut kecepatan dan ketepatan penanganan itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan peran yang jauh melampaui mandat awalnya. Program yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi pelajar ternyata menjadi salah satu pilar kesiapsiagaan bencana ketika dapur-dapur MBG dan SPPG (Sentra Pelayanan Pangan dan Gizi) dialihkan untuk membantu korban banjir. Respons cepat seperti yang dilakukan Padang, Pesisir Selatan, dan daerah lain memperlihatkan bahwa MBG bukan sekadar program gizi, melainkan instrumen ketahanan sosial yang sangat strategis.
Dapur MBG sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik secara terukur—mulai dari pemenuhan energi, protein, hingga kelayakan penyimpanan dan distribusi. Namun dalam situasi bencana, struktur yang sudah terbentuk tersebut memberikan keunggulan tersendiri. Ada tenaga terlatih, ada sistem distribusi, ada fasilitas memasak, dan ada pola kerja yang jelas. Begitu perintah dialihkan, dapur MBG dapat berfungsi sebagai dapur umum dengan standar keamanan pangan yang baik.
Langkah Pemerintah Kota Padang maupun Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bagaimana fleksibilitas kebijakan dapat menjadi penyelamat dalam kondisi darurat. Ketika sekolah diliburkan dan akses pangan warga terganggu, dapur MBG bergerak menutup celah kebutuhan pangan di lokasi-lokasi pengungsian. Ini bukan kebetulan, tetapi bukti bahwa program yang dirancang dengan baik akan mampu beradaptasi dengan kebutuhan lapangan.
Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya tentang memberi makan siswa, tetapi juga membangun infrastruktur pangan berbasis komunitas yang siap dialihkan kapan pun situasi mendesak. Dengan kata lain, MBG adalah buffer sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat.
Banjir besar selalu membawa persoalan gizi yang sering luput dari sorotan. Ketika akses pangan terputus, balita, anak sekolah, lansia, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling berisiko mengalami malnutrisi akut. Kecukupan makanan bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas.
Dalam konteks ini, kontribusi MBG menjadi sangat signifikan. Setiap paket makanan yang diproduksi melalui dapur MBG—meskipun dalam situasi darurat—tetap mengikuti standar gizi dasar. Hal ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh warga yang berada di pengungsian, terlebih ketika penyakit kulit, infeksi pernapasan, dan gangguan pencernaan sering muncul sebagai efek lanjutan bencana.
Keterlibatan SPPG dalam pendataan lapangan juga sangat strategis. Mekanisme pendataan ini memastikan bahwa bantuan pangan tidak hanya diberikan kepada yang terlihat, tetapi juga menjangkau warga yang terisolasi atau tidak tersentuh posko utama. Ini memperkuat prinsip keadilan pangan yang menjadi ruh program MBG.
Pelajaran Penting dari Tiga Provinsi
Respons pemerintah pusat melalui percepatan bantuan udara, aktivasi BNPB, TNI-Polri, serta operasi modifikasi cuaca, tentu menjadi fondasi utama penanganan darurat. Namun pengalaman bencana kali ini memberikan setidaknya tiga pelajaran penting bagi pengembangan MBG ke depan:
1. Sistem pangan daerah harus adaptif terhadap risiko bencana.
Kita tidak bisa lagi memposisikan program pangan sebagai rutinitas administratif. MBG telah membuktikan bahwa jika sistemnya kuat, ia bisa menjadi tulang punggung ketika bencana datang. Integrasi MBG dengan manajemen risiko bencana perlu menjadi kebijakan nasional.
2. Data dan koordinasi menjadi kunci.
Pendataan oleh SPPG, dukungan Koordinator Wilayah, dan koordinasi dengan perangkat nagari serta relawan telah mempercepat distribusi. Ke depan, basis data MBG dapat diintegrasikan dengan dashboard kebencanaan untuk memastikan distribusi pangan semakin presisi.
3. Kemandirian dapur MBG harus diperkuat.
Beberapa daerah menunjukkan kemampuan produksi yang cepat, tetapi ada pula yang masih tergantung pada logistik luar daerah. Peningkatan kapasitas dapur dan penyediaan peralatan tanggap bencana perlu menjadi agenda prioritas.
Bencana banjir di Sumatra juga menampilkan wajah solidaritas bangsa yang begitu kuat. Dukungan datang dari BUMN, BUMD, NGO, Baznas, hingga para dermawan yang terjun langsung ke lapangan. Dapur MBG dan relawan bekerja tanpa jeda—sering kali melewati akses yang terputus atau genangan yang belum surut.
Dalam konteks ini, MBG bukan hanya menyediakan makanan, tetapi juga simbol kehadiran negara. Di tengah kecemasan warga yang kehilangan rumah atau akses ekonomi, sepiring makanan hangat sering kali menjadi penguat batin. Angka kalori mungkin bisa dihitung, tetapi nilai sosialnya jauh melampaui itu.
Program MBG di saat bencana memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya hadir, tetapi hadir dengan cara yang benar—membawa kebutuhan paling dasar: pangan yang layak, aman, dan menenangkan.
Ke depan, bencana hidrometeorologi diprediksi akan semakin sering terjadi. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrem menjadi fenomena rutin, bukan pengecualian. Karena itu, keberadaan sistem pangan seperti MBG adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana.
Integrasi MBG dengan strategi mitigasi bencana harus diperkuat, baik melalui pelatihan petugas, penyediaan peralatan darurat, maupun mekanisme pendanaan fleksibel. Penguatan dapur MBG sebagai community food hub dapat menjadi model baru penyediaan pangan darurat di Indonesia.
Pada akhirnya, bencana banjir di Sumatra menguji banyak hal—kesiapan infrastruktur, kecepatan birokrasi, dan daya tahan masyarakat. Namun di saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar ketika program sosial seperti MBG dioptimalkan secara kolaboratif.
Di tengah derasnya banjir, solidaritas yang mengalir jauh lebih deras. Dan di sanalah MBG menemukan makna barunya: bukan hanya program gizi, tetapi simpul ketahanan sosial yang menjaga kita tetap berdiri di tengah badai.
