Bogor – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mendorong seluruh koperasi di wilayahnya mengambil peran lebih besar dalam membangun ekosistem pangan lokal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seruan itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Dekopinda Kota Bogor 2025, yang menjadi momentum penting mengonsolidasikan gerakan koperasi menghadapi peluang baru di sektor layanan publik.
Dedie menilai MBG—program prioritas Presiden Prabowo Subianto—tidak hanya soal peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga pintu masuk bagi koperasi untuk memulihkan kekuatan ekonomi kerakyatan. Di tengah kebutuhan logistik dan distribusi pangan yang besar, koperasi dapat menjadi pemain utama, bukan hanya pelengkap.
Menurutnya, Kota Bogor membutuhkan sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani sekitar 320 ribu penerima manfaat, mulai dari pelajar hingga ibu hamil dan menyusui. Skala kebutuhan tersebut membuka ruang luas bagi koperasi untuk ambil bagian dalam pengadaan bahan pangan, mengelola dapur layanan gizi, hingga distribusi harian ke sekolah dan komunitas.
Ia menekankan bahwa peluang ini harus ditangkap sebagai gerakan bersama. Kolaborasi lintas koperasi dinilai dapat membentuk rantai pasok yang kuat, transparan, dan efisien. “Koperasi tidak hanya harus terlibat, tetapi juga hadir sebagai inovator model bisnis yang berkelanjutan,” tegas Dedie.
Penguatan lembaga koperasi menjadi isu krusial. Dedie mendorong Dekopinda Bogor memperkokoh koordinasi internal agar koperasi memiliki kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta daya saing yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Ketua Dekopinwil Jawa Barat, Yuke Maulani Septina, turut menggarisbawahi pentingnya adaptasi cepat koperasi menghadapi perkembangan ekonomi modern. Ia menekankan tiga fondasi yang harus diperkuat: kelembagaan, partisipasi anggota, dan pengelolaan aset yang profesional.
Musda Dekopinda Kota Bogor menjadi yang pertama digelar di Jawa Barat pada 2025, dan diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam memobilisasi koperasi untuk peran strategis. Yuke meyakini bahwa dengan sinergi antar-Dekopinda, koperasi Jawa Barat dapat mengambil posisi penting dalam transformasi layanan publik, termasuk MBG.
Program MBG sendiri membuka babak baru bagi koperasi. Bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun kemandirian pangan lokal. Dedie menilai kepercayaan pemerintah pusat kepada koperasi harus dijawab dengan kesiapan dan keseriusan.
Dengan memanfaatkan peluang ini, koperasi Bogor diyakini dapat memperkuat pondasi ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas gizi warga. Transformasi yang berangkat dari dapur-dapur layanan gizi itu diharapkan menjadi awal dari model ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
