Jakarta – Rencana keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan 2026 memicu perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai pelaksanaannya kurang efektif karena tidak sejalan dengan jam belajar mengajar saat puasa. Namun, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, anggapan tersebut dinilai menyederhanakan fungsi MBG.
Program MBG, menurut para ahli, bukan semata kegiatan sekolah yang bergantung pada kalender akademik, melainkan bagian dari intervensi gizi berkelanjutan untuk menjaga kesehatan kelompok rentan, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, pelaksanaannya tetap relevan meskipun aktivitas belajar berlangsung dalam kondisi berpuasa.
Dokter medis sekaligus edukator kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Muhammad Fajri Adda’i, menilai MBG di bulan Ramadan justru memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi pemenuhan nutrisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi pola makan sehat bagi anak.
“Selama berpuasa, tubuh tetap membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga energi, konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh. MBG bisa membantu mencegah kondisi seperti lemas, hipoglikemia, hingga dehidrasi, yang kerap dialami anak saat puasa,” ujarnya.
Menurut dr. Fajri, prinsip tersebut berangkat dari ilmu gizi dan kesehatan anak, bukan semata pertimbangan kebijakan. Ia bahkan menilai penyaluran MBG akan lebih efektif jika disesuaikan dengan waktu sahur, sehingga anak memiliki cadangan energi yang memadai sepanjang hari.
Selain aspek asupan makanan, dr. Fajri menekankan pentingnya peran guru dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan selama Ramadan. Edukasi sederhana mengenai pilihan makanan yang tepat dinilai dapat membentuk kebiasaan sehat, sekaligus mencegah konsumsi berlebihan makanan tinggi gula dan gorengan saat berbuka.
“Tujuan utamanya bukan hanya memberi makanan, tetapi memastikan anak tetap sehat, mampu fokus belajar, dan memiliki kebiasaan makan serta minum yang baik selama bulan puasa,” katanya.
Di luar aspek kesehatan, keberlanjutan MBG juga mencerminkan komitmen negara dalam menjaga ketahanan gizi masyarakat. Pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program ini, yang tidak hanya ditujukan bagi pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan.
Dengan demikian, polemik MBG di bulan Ramadan menunjukkan pentingnya melihat program ini secara lebih utuh, tidak semata sebagai aktivitas sekolah, melainkan sebagai investasi kesehatan jangka panjang dan bagian dari strategi pembangunan nasional.
