Hamilton — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres memperingatkan bahwa tatanan dunia berbasis hukum internasional semakin melemah dan mulai digantikan oleh praktik politik kekuatan atau “hukum rimba”.
Peringatan itu disampaikan Guterres dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB bertajuk Reaffirming the International Rule of Law, Senin (26/1/2026). Ia menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama perdamaian, keadilan, dan keamanan global.
“Di seluruh dunia, supremasi hukum digantikan oleh hukum rimba. Pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB semakin sering terjadi,” kata Guterres.
Ia mengingatkan bahwa negara-negara anggota PBB sebelumnya telah menyepakati Pact for the Future pada 2024 yang menegaskan komitmen untuk mematuhi hukum internasional. Namun, menurutnya, komitmen itu belum diikuti dengan tindakan nyata.
Guterres menyinggung berbagai konflik global, mulai dari Gaza, Ukraina, Sahel, hingga Myanmar dan Venezuela, sebagai contoh bagaimana aturan internasional kerap dipilih secara selektif. Negara-negara disebut melanggar hukum internasional tanpa konsekuensi, melalui penggunaan kekuatan ilegal, serangan terhadap infrastruktur sipil, pelanggaran HAM, pengembangan senjata nuklir ilegal, hingga penghambatan bantuan kemanusiaan.
“Pelanggaran ini menciptakan preseden berbahaya dan mendorong negara lain bertindak berdasarkan kepentingan sempit, bukan kewajiban hukum internasional,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Guterres juga menegaskan posisi unik Dewan Keamanan PBB sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki mandat hukum untuk mengeluarkan keputusan mengikat dan mengizinkan penggunaan kekuatan militer berdasarkan Piagam PBB. Ia menilai reformasi Dewan Keamanan menjadi agenda mendesak agar lembaga tersebut tetap relevan dan kredibel.
Selain itu, Guterres menekankan pentingnya akuntabilitas global dan dukungan terhadap sistem peradilan internasional. Ia menyebut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) harus dapat bekerja secara independen tanpa tekanan politik.
“Tidak akan ada perdamaian yang adil dan berkelanjutan tanpa akuntabilitas,” katanya.
