Manokwari – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat terus menguatkan pemanfaatan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai strategi mendorong ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.
Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Barat secara konsisten menghadirkan pangan lokal dalam menu MBG, sekaligus menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“SPPG di Papua Barat secara rutin menyajikan pangan lokal minimal satu kali dalam sebulan. Bahan-bahan seperti ubi-ubian dan pisang dibeli langsung dari petani dan pedagang lokal Papua,” kata Erika di Manokwari, Senin.
Menurut dia, menu berbasis pangan lokal tersebut antara lain berupa petatas rebus, keladi, dan kasbi yang diolah sebagai alternatif pengganti nasi. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk pengenalan pangan lokal kepada peserta didik.
Pada tahap awal, pangan lokal sempat disajikan setiap pekan. Namun, seiring evaluasi di lapangan dan respons peserta didik yang belum maksimal, frekuensi penyajian kemudian disesuaikan menjadi satu kali dalam sebulan.
Erika menjelaskan, kebijakan pemanfaatan pangan lokal merupakan arahan langsung dari BGN Pusat. Sejak 8 Januari 2026, seluruh provinsi diwajibkan mengintegrasikan pangan lokal dalam pelaksanaan MBG. Meski demikian, Papua Barat tercatat telah lebih dulu menjalankan kebijakan tersebut sejak Juli 2025.
Selain petani, BGN Papua Barat juga melibatkan UMKM sebagai mitra penyedia menu MBG, khususnya makanan kering seperti roti. Hingga kini, sedikitnya sembilan kelompok UMKM telah terlibat aktif dalam penyediaan makanan untuk program tersebut.
“Di Kabupaten Manokwari saja sudah ada sekitar sembilan UMKM yang rutin mendukung MBG. Mereka juga mendapatkan dukungan permodalan dari Anggota DPR RI Obet Rumbruren,” ujarnya.
Saat ini, jumlah penerima manfaat MBG di Papua Barat mencapai 94.743 orang, terdiri atas peserta didik serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Khusus Kabupaten Manokwari, penerima manfaat tercatat sebanyak 53.127 orang.
Pelaksanaan MBG di Manokwari dilayani oleh 22 SPPG, menjadikannya kabupaten dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Papua Barat. Secara keseluruhan, terdapat 43 SPPG yang tersebar di enam kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
“Untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, layanan MBG direncanakan mulai berjalan pada Februari 2026,” kata Erika. (Ant)
