BOGOR – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat. Di kota hujan ini, MBG dirancang menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas yang melibatkan pelaku usaha mikro dan tenaga kerja lokal.
Pengembangan dapur MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Baranangsiang Polresta Bogor Kota II, hasil kolaborasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor dengan Polresta Bogor Kota. Model ini disebut sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi di tingkat kelurahan.
Ketua Kadin Kota Bogor, Maryati Dona Hasanah, mengatakan inisiatif tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, sebagaimana digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Maryati, dapur SPPG di wilayah Bogor Timur dirancang berbeda dari dapur umum pada umumnya. Selain memproduksi makanan siap saji, fasilitas ini dilengkapi ruang produksi roti dan unit pengolahan bahan pangan skala kecil (mini processing).
“Pelayanan harus maksimal. Tapi di saat yang sama, dapur ini juga harus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Konsep tersebut menjadi jawaban atas keterbatasan lahan pertanian dan peternakan di kawasan perkotaan. Dengan mengedepankan pengolahan pangan bernilai tambah, aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan tanpa bergantung pada produksi bahan baku primer.
SPPG Baranangsiang ditargetkan mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat di kawasan Bogor Timur. Selain menyerap tenaga kerja di sektor produksi makanan, dapur ini juga diharapkan memicu tumbuhnya ekosistem UMKM pendukung, mulai dari pemasok bahan, pengemasan, hingga distribusi.
Program ini diperkenalkan bersamaan dengan peresmian operasional ratusan SPPG dan peletakan batu pertama pembangunan dapur SPPG milik Polri.
Terkait kekhawatiran masyarakat soal keamanan pangan, Kadin Kota Bogor memastikan seluruh proses produksi mengikuti standar operasional ketat. Setiap tahapan dilakukan dengan sanitasi sesuai standar industri, penggunaan peralatan higienis, serta pengujian kualitas makanan secara cepat setiap hari.
Langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi risiko guna menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Meski sempat menghadapi kendala cuaca yang menghambat tahap akhir pembangunan, terutama pada proses pelapisan dinding menggunakan epoksi, pengelola optimistis fasilitas dapat segera beroperasi penuh.
Ke depan, Kadin Kota Bogor berharap model ini bisa menjadi percontohan nasional. MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan tenaga kerja setempat.
