Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan sementara 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memastikan standar layanan benar-benar terpenuhi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghentian ini bukan berarti program dihentikan, melainkan bentuk koreksi agar pelaksanaan di lapangan tetap terjaga kualitasnya.
“Ini bukan penghentian program, tetapi langkah pembenahan. Saya langsung cek dan melakukan cross-check,” ujar Prabowo saat berdialog dengan jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor, Jumat (20/3/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan MBG. Prabowo menyebut dirinya turut mengirim tim untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi standar, sehingga harus disuspend hingga dilakukan perbaikan.
“Dari puluhan ribu dapur, lebih dari seribu kita hentikan sementara,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti peran pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk wakil kepala yang disebutnya aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin.
Ke depan, pemerintah akan menerapkan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap unit wajib memenuhi berbagai kriteria, mulai dari kualitas air, proses pengolahan makanan, hingga kebersihan peralatan makan.
“Kalau ingin beroperasi jangka panjang, dapur harus lulus sertifikasi. Semua dicek, dari air hingga alat makan,” tegas Prabowo.
Dapur yang tidak memenuhi standar akan tetap ditutup sementara sampai dilakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Selain penguatan standar internal, pemerintah juga membuka ruang pengawasan yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat. Sekolah, orang tua, hingga warga sekitar diberi akses untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
“Siapa pun boleh mengecek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat—silakan ikut mengawasi,” ujar Prabowo.
Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar program berjalan bersih dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya perubahan budaya dalam birokrasi, khususnya terkait pelaporan.
Ia menegaskan bahwa laporan yang hanya menampilkan sisi positif tanpa mengungkap masalah justru berbahaya bagi perbaikan program.
“Kita harus berani menghadapi kenyataan. Laporan yang hanya berisi hal baik saja itu budaya yang tidak sehat,” katanya.
Langkah pengetatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Ke depan, pengawasan akan terus diperkuat, sistem diperbaiki, dan standar layanan diperketat agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
