Jakarta – Kasus viral yang melibatkan salah satu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berujung pada tindakan tegas dari Badan Gizi Nasional.
Lembaga tersebut memutuskan untuk menutup sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menemukan sejumlah pelanggaran teknis dalam inspeksi langsung di lokasi.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada tata letak dapur hingga sistem pengolahan limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar.
“Layout dapur tidak sesuai dan instalasi pengolahan limbahnya juga bermasalah, sehingga kami putuskan untuk menghentikan sementara operasionalnya,” ujarnya.
Penindakan ini juga dipicu oleh beredarnya video seorang mitra pengelola dapur yang berjoget di area produksi tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD). BGN menilai tindakan tersebut melanggar prinsip dasar higienitas dan keamanan pangan.
Sebagai tindak lanjut, BGN telah memberikan teguran keras kepada pihak pengelola serta menugaskan tim pengawasan untuk melakukan pembinaan.
Inspeksi lapangan turut dipimpin oleh Doni Dewantoro, yang menjabat sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN. Dalam sidak tersebut, tim menemukan alur kerja dapur yang tidak sesuai standar, termasuk jalur distribusi makanan yang melewati area kotor.
Ia pun memberikan sejumlah catatan perbaikan, mulai dari penataan ulang ruang hingga pemisahan area bersih dan kotor agar proses produksi makanan lebih aman.
Di sisi lain, pemilik dapur, Hendrik, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh arahan perbaikan, bahkan jika harus menghentikan operasional sementara.
Ia juga meluruskan informasi terkait insentif yang sempat viral, dengan menegaskan bahwa dana tersebut merupakan bentuk apresiasi, bukan diambil dari anggaran makanan anak-anak penerima manfaat.
Meski demikian, BGN menegaskan bahwa aspek teknis dan standar operasional tetap menjadi prioritas utama dalam program MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi ketentuan ketat guna menjamin kualitas makanan bagi jutaan penerima manfaat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik besarnya program MBG, pengawasan dan kedisiplinan mitra pelaksana menjadi kunci utama keberhasilan di lapangan.
