Bandung – Provinsi Jawa Barat menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Pada 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di wilayah ini mencapai angka 79,43—melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 77,89.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat dalam kategori tinggi, sekaligus mencerminkan kualitas hubungan sosial masyarakat yang semakin inklusif, setara, dan kooperatif.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meredam potensi konflik sosial berbasis agama.
Menurutnya, stabilitas kerukunan memiliki implikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Iklim sosial yang kondusif dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor untuk menanamkan modal.
“Hubungan sosial masyarakat relatif harmonis dan saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah. Konflik keagamaan berskala besar juga sangat minim,” ujar Dedi, Sabtu (28/3).
Keberhasilan ini tidak datang secara instan. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Program pembinaan yang berkelanjutan, dialog lintas iman, hingga kebijakan yang inklusif turut memperkuat fondasi kerukunan di tengah masyarakat.
Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam menjaga toleransi dinilai sebagai kunci utama. Interaksi sosial lintas agama yang terjalin secara alami memperkuat rasa kebersamaan dan memperkecil potensi gesekan.
Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis dapat terus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
