Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama stunting.
Ahli Gizi IPB sekaligus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB Departemen Gizi, Lesda Lybaws, menilai program yang dijalankan pemerintah tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang yang menyasar akar persoalan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, stunting bukan sekadar persoalan kekurangan makanan, melainkan masalah kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, kualitas sanitasi, hingga tingginya risiko penyakit infeksi pada anak.
“Masalah stunting di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Permasalahannya tidak hanya soal asupan makan, tetapi juga terkait kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan yang kurang sehat,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Lesda menjelaskan, MBG memiliki nilai strategis karena dirancang untuk menjangkau kelompok yang paling menentukan keberhasilan pencegahan stunting, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan setiap dapur MBG memprioritaskan minimal 300 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai semakin memperkuat efektivitas program dalam menekan angka stunting.
Dengan menyasar kelompok rentan tersebut, intervensi gizi tidak lagi hanya dilakukan saat anak sudah memasuki usia sekolah, tetapi dimulai sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak.
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, MBG juga dinilai memiliki efek ekonomi yang signifikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Nuryanti, mengatakan program tersebut mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama di daerah yang masih menghadapi kerawanan pangan.
Berdasarkan data Bapanas, masih terdapat puluhan kabupaten dan kota yang tergolong rentan rawan pangan. Di wilayah tersebut, sebagian besar keluarga harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya hanya untuk membeli makanan.
“Ketika kebutuhan pangan anak sudah terbantu melalui MBG, maka beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan. Sisa pendapatan dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau usaha produktif,” kata Tri.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperbaiki struktur ekonomi keluarga prasejahtera yang selama ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola program guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Berbagai evaluasi dilakukan untuk memperkuat standar operasional dapur MBG, mulai dari keamanan pangan, kualitas bahan baku, hingga sistem distribusi makanan.
Lesda mengapresiasi langkah pemerintah yang terus memperketat standar operasional guna meminimalkan risiko insiden keamanan pangan.
“Prinsipnya makanan yang diberikan harus halal, aman, bergizi, dan memberikan dampak yang baik bagi penerima manfaat. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan membuat program ini semakin matang,” ujarnya.
Komitmen pengawasan tersebut juga terlihat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Koordinator SPPG Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, mengungkapkan pihaknya tidak segan menghentikan operasional dapur yang terbukti melanggar standar keamanan pangan.
Ia mencontohkan, pernah ditemukan bahan makanan berupa roti yang sudah tidak layak konsumsi. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penutupan operasional dapur sebagai bentuk penegakan standar.
Menurut Zulkifli, langkah tegas diperlukan agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjamin.
“Setiap temuan kami jadikan bahan evaluasi. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan pelayanan kepada masyarakat terus membaik,” katanya.
Selain pengawasan kualitas, pemerintah juga menerapkan batas radius distribusi maksimal lima kilometer agar makanan tetap segar saat diterima penerima manfaat.
Program MBG kini juga mulai terintegrasi dengan pemberdayaan petani lokal, peternak, dan pelaku UMKM pangan di sekitar wilayah sekolah maupun dapur layanan gizi.
Bahan baku yang digunakan disesuaikan dengan potensi pangan lokal masing-masing daerah dan diawasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk memastikan keamanan serta kualitas produk yang digunakan.
Melalui pendekatan tersebut, MBG tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional, menggerakkan ekonomi lokal, dan mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat serta berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
