Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengubah arah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya program ini berorientasi pada perluasan jumlah penerima manfaat, kini fokus utama bergeser pada peningkatan kualitas layanan, tata kelola, dan ketepatan sasaran.
Perubahan strategi tersebut dilakukan setelah adanya penyesuaian anggaran sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat, melainkan dari kemampuan program menghadirkan makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan dikelola secara profesional.
Karena itu, BGN tidak lagi menjadikan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Sebaliknya, lembaga tersebut memilih memastikan setiap dapur yang beroperasi mampu memenuhi standar pelayanan dan gizi yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan dapur-dapur yang ada benar-benar mampu menyediakan makanan bergizi dengan kualitas yang baik bagi masyarakat,” ujar Nanik.
Penyesuaian kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan alokasi anggaran Program MBG yang kini menjadi Rp268 triliun dari rencana awal sebesar Rp335 triliun.
Dengan kondisi tersebut, BGN memutuskan lebih memprioritaskan penguatan dapur yang telah beroperasi daripada melakukan ekspansi besar-besaran pembangunan dapur baru di berbagai daerah.
Selain pembenahan infrastruktur, evaluasi juga akan mencakup sistem tata kelola, pengawasan operasional, hingga pemetaan wilayah agar distribusi layanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi kebijakan baru tersebut. BGN menilai masyarakat di kawasan dengan keterbatasan akses pangan bergizi perlu memperoleh prioritas agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Saat ini lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Melalui proses pemetaan, pemerintah akan menentukan daerah yang masih memerlukan tambahan fasilitas serta wilayah yang sudah memiliki kapasitas pelayanan memadai sehingga pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Evaluasi menyeluruh ini hadir di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola Program MBG, terutama setelah munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan BGN.
Momentum tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi BGN untuk memperkuat sistem pengawasan dan membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Di sisi lain, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun hibah untuk mendukung keberlanjutan program tanpa menambah tekanan terhadap anggaran negara.
Melalui perubahan strategi ini, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjangkau masyarakat dalam jumlah besar, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
