Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, mulai melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.
Langkah tersebut disampaikan Nanik setelah pergantian kepemimpinan di BGN yang kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menurut Nanik, anggaran BGN saat ini telah disesuaikan menjadi Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun. Meski demikian, ia menegaskan penghematan anggaran tidak akan berdampak pada target penerima manfaat MBG.
“Kami akan terus melakukan efisiensi di berbagai bidang, tetapi tidak mengurangi sasaran penerima manfaat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Sebagai bagian dari strategi tersebut, BGN akan melakukan penataan ulang program dengan memfokuskan anggaran pada kelompok penerima yang dinilai paling membutuhkan. Selain itu, pembukaan titik-titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara akan dihentikan melalui kebijakan moratorium.
Langkah berikutnya adalah melakukan pembenahan terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi. Evaluasi akan mencakup aspek fasilitas, kualitas layanan, hingga kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.
Nanik menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar operasional akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional.
“Bila dapur itu tidak sesuai standar, kami akan melakukan suspend,” tegasnya.
Selain pembenahan internal, BGN juga menyiapkan skema khusus untuk memperluas jangkauan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Skema tersebut sedang dirancang agar program tetap dapat berjalan efektif tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Nanik, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan Program MBG berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.
“Kami fokus pada efisiensi anggaran sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga,” katanya.
Pergantian kepemimpinan di BGN sendiri diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program MBG, termasuk meningkatkan pengawasan, kualitas layanan, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
