BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Jawa Barat apabila pelaksanaannya mampu melibatkan pelaku usaha lokal, petani, UMKM, serta masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah, yang menilai bahwa manfaat MBG tidak boleh hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Heri, program yang kini telah berjalan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk menciptakan perputaran ekonomi baru, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.
“Program MBG jangan hanya dipandang sebagai bantuan sosial semata. Program ini harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi kerakyatan. Jika dikelola dengan baik, manfaatnya akan dirasakan jauh lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya dikutip dari eljabar.com, Senin (22/6).
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan pembangunan ekonomi, mulai dari ketimpangan antarwilayah, tingginya angka pengangguran, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, Heri menilai MBG dapat menjadi salah satu instrumen yang mampu menghubungkan agenda peningkatan kualitas gizi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga pelaku usaha mikro dalam rantai pasok program akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
“Jika pengadaan bahan pangan dan operasional program melibatkan pelaku usaha lokal, maka dana yang beredar akan kembali menggerakkan ekonomi daerah. Inilah yang harus menjadi perhatian utama dalam implementasi program,” katanya.
Menurutnya, manfaat ekonomi dari MBG akan semakin optimal apabila pemerintah memastikan bahwa kebutuhan pangan program dipenuhi dari produksi masyarakat setempat. Dengan demikian, program tidak hanya membantu penerima manfaat, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi pelaku usaha kecil.
Selain mendorong aspek pemberdayaan ekonomi, Heri juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program.
Ia menilai transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Potensi masalah seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, distribusi yang tidak merata, hingga kemungkinan munculnya kepentingan kelompok tertentu harus diantisipasi sejak awal.
“Program sebesar ini harus dijalankan dengan tata kelola yang baik. Kepercayaan masyarakat harus dijaga agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heri menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat saat ini menunjukkan perkembangan positif pada sejumlah sektor, termasuk industri, perdagangan, dan UMKM. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka statistik semata.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan ekonomi adalah sejauh mana masyarakat kecil dapat merasakan dampak langsung dari pertumbuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
“Pertumbuhan ekonomi harus menghadirkan kesejahteraan yang nyata. Jangan sampai indikator makro terlihat baik, tetapi masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memperkuat ekonomi berbasis lokal serta memperluas dukungan terhadap UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, Heri juga mengajak generasi muda Jawa Barat untuk mengembangkan kreativitas dan semangat kewirausahaan.
Menurutnya, anak muda perlu didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui inovasi dan pengembangan usaha produktif, dengan dukungan pemerintah berupa pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan usaha.
Heri optimistis Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan harus tetap berorientasi pada pemerataan manfaat dan keadilan sosial.
“Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program, termasuk MBG, harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat dan memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
