JAKARTA – Pencapaian target pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan pada 2030 dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat melalui penguatan kewirausahaan sosial berbasis komunitas agar pembangunan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, sekaligus mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kesimpulan tersebut menjadi salah satu temuan utama dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Nuraini Kemalasari Istiqamah di Universitas Indonesia. Penelitiannya mengkaji strategi pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 2 (Tanpa Kelaparan).
Nuraini menilai pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan yang kuat melalui berbagai program strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan layanan publik. Salah satu program yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian SDG 2 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Namun, menurutnya, tantangan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan masih membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Strategi pembangunan yang dimulai dari komunitas dapat menjadi pelengkap yang memperkuat kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga tumbuh dari akar rumput,” ujar Nuraini, Kamis (25/6/2026).
Pengamat pembangunan manusia dari Center of Royal Kaya Raya itu menjelaskan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan pada berbagai indikator SDGs. Meski demikian, sejumlah target yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan masih memerlukan percepatan agar dapat tercapai sesuai target pada 2030.
Karena itu, ia menawarkan model pembangunan yang mengintegrasikan pendekatan top-down melalui kebijakan pemerintah dengan pendekatan bottom-up berbasis inisiatif masyarakat. Dalam model tersebut, pemerintah tetap menjadi motor utama melalui regulasi, pembiayaan, dan kebijakan strategis, sedangkan masyarakat berperan menciptakan solusi sesuai potensi daerah masing-masing.
Nuraini menilai konsep tersebut sangat relevan diterapkan dalam pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, manfaat MBG akan jauh lebih besar apabila rantai pasok kebutuhan pangannya melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, UMKM pangan, hingga berbagai bentuk kewirausahaan sosial di daerah.
“Program MBG akan memberikan dampak yang lebih besar apabila kebutuhan pangannya dipenuhi dari produksi masyarakat setempat. Dengan begitu, program ini bukan hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan komunitas,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi pangan yang berbeda. Oleh sebab itu, implementasi MBG perlu memberikan ruang bagi pemanfaatan bahan pangan lokal sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi program tersebut.
Selain memperkuat ketahanan pangan, pendekatan tersebut diyakini mampu menciptakan efek berganda berupa peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, hingga tumbuhnya solidaritas sosial di tingkat komunitas.
“Ketika masyarakat memiliki ruang untuk berinovasi dan berkolaborasi, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial dan pembangunan manusia,” ujarnya.
Dalam disertasinya, Nuraini juga menegaskan bahwa penguatan komunitas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Model yang ditawarkannya bukan menggantikan peran negara, melainkan memperkuat kebijakan pemerintah melalui kolaborasi dengan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pencapaian SDGs sekaligus membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah telah menyiapkan fondasi pembangunan yang kuat. Tantangan berikutnya adalah memperbesar partisipasi masyarakat agar manfaat pembangunan semakin dirasakan hingga tingkat akar rumput,” tuturnya.
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin Ketua Penguji Supriatna dengan Promotor Nachrowi dan Ko-Promotor Jossy Prananta Moeis. Tim penguji terdiri atas Gunawan Sumodiningrat, Yon Machmudi, I Ketut Surajaya, Chotib, Mohamad Dian Revindo, dan Ahmad Ibrahim Badry.
Atas keberhasilan mempertahankan disertasinya, Nuraini dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cum Laude, penghargaan akademik tertinggi yang diberikan atas kualitas penelitian dan capaian akademiknya.
Dalam sidang tersebut, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Gunawan Sumodiningrat, menekankan bahwa tujuan utama pembangunan pada hakikatnya adalah menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat.
“Dalam bahasa pembangunan disebut sejahtera, yang diukur dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sendiri melalui pekerjaan, pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengembangan aset. Jargonnya kerja, untung, menabung. Employment, Income, Growth yang menjaga sinergi pembangunan, pertumbuhan, dan pemerataan (development, growth, equity),” jelas Gunawan.
Menurutnya, pandangan tersebut selaras dengan konsep Paradoks Indonesia yang menjadi salah satu pijakan dalam arah kebijakan pembangunan Presiden Prabowo Subianto, terutama melalui program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
