MATARAM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mulai memberikan efek ekonomi yang dirasakan di daerah. Namun, di balik manfaat tersebut, pelaksanaan program tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar tata kelolanya semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Pandangan itu mengemuka dalam dialog publik bertema “MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Selong di Lombok Timur, Minggu (5/7) malam.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, mengatakan tujuan utama MBG tetap diarahkan untuk meningkatkan status gizi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, dari sudut pandang administrasi pembangunan, MBG merupakan kebijakan publik yang tidak cukup dinilai dari aspek pelaksanaan administratif semata. Keberhasilan program, kata dia, harus diukur berdasarkan kemampuan menyelesaikan persoalan gizi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Lombok Timur saat ini menjadi salah satu daerah dengan lokus MBG terbanyak. Karena itu, yang perlu diukur bukan hanya pelaksanaannya, tetapi juga dampak riil program tersebut terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia mendorong perguruan tinggi dan kalangan mahasiswa untuk melakukan penelitian mengenai implementasi MBG sehingga pemerintah memperoleh masukan berbasis data dalam menyempurnakan kebijakan pada masa mendatang.
Juaini juga meluruskan anggapan bahwa MBG membebani keuangan daerah. Menurutnya, seluruh pembiayaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak mengurangi ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur.
Di sisi lain, ia menilai program tersebut telah memberikan dampak ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan. Saat ini terdapat 262 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Timur yang melibatkan tenaga pengelola, karyawan, maupun relawan.
Menurut Juaini, anggaran untuk pembayaran tenaga kerja di seluruh SPPG mencapai lebih dari Rp29 miliar setiap bulan, sedangkan belanja penyediaan bahan makanan mencapai lebih dari Rp132 miliar per bulan. Perputaran dana tersebut diyakini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap aktivitas ekonomi lokal, termasuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dalam aspek tata kelola, ia menjelaskan pelaksanaan MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Meski demikian, ia berpandangan sebagian kewenangan operasional perlu didelegasikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar proses pengawasan dan penyelesaian persoalan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Mengacu pada teori implementasi kebijakan publik, Juaini menegaskan bahwa tahapan evaluasi kini menjadi bagian yang paling penting. Menurutnya, setiap kebijakan harus terbuka terhadap kritik, masukan, dan penyempurnaan agar manfaatnya semakin optimal.
“Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang sejak awal langsung sempurna. Karena itu, kritik dan saran merupakan hal yang wajar dan diperlukan,” katanya.
Sementara itu, Senior HMI, Muhammad Saleh, menilai MBG merupakan implementasi konsep welfare state atau negara kesejahteraan, di mana negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pangan bergizi.
Meski mendukung tujuan tersebut, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa sistem pengawasan yang kuat. Menurutnya, kualitas tata kelola akan menjadi faktor penentu keberhasilan MBG dalam jangka panjang.
Saleh mengusulkan model penguatan kantin sekolah berbasis zonasi desa atau kecamatan sebagai alternatif distribusi makanan. Skema tersebut dinilai dapat memperkuat aspek higienitas, memudahkan pengawasan, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan anggaran karena pengelolaan dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.
“Program ini sangat baik selama tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin, dan bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.
Dialog publik yang diinisiasi HMI Cabang Selong tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat. Forum itu menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi implementasi MBG sekaligus menghimpun berbagai masukan agar program prioritas pemerintah tersebut dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi maupun perekonomian masyarakat.
