Jakarta – Ketua Umum PSSI Erick Thohir dinilai sudah berjuang maksimal dalam melobi FIFA soal Piala Dunia U-20 2023. Maka Erick pantas diapresiasi.
Erick yang juga Ketua Local Organizing Committee (LOC) Piala Dunia U-20 menemui FIFA dua kali. Pertama agar Piala Dunia U-20 tetap digelar di Indonesia dan kedua untuk melobi sanksi FIFA setelah ajang itu batal digelar di dalam negeri.
Kegagalan itu tak lantas merusak reputasi Erick yang belum lama terjun di sepakbola Indonesia. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) membuktikan bahwa Erick dinilai sudah berjuang maksimal di angka 80 persen, sementara yang tidak puas hanya 12,6 persen saja.
“Jika melihat usaha apa yang dilakukan Erick Thohir sudah maksimal. Masyarakat juga menilai itu dan saya sependapat. Hanya saja, pemerintah tidak bisa mengontrol aksi politisi-politisi kita menyangkut soal isu penolakan Israel. Seandainya tegas sejak awal, situasinya tidak akan semakin parah. PSSI jadi korban,” kata pengamat sepakbola Kesith B Handoyo dalam keterangannya.
“Dalam situasi yang begini, meski sudah maksimal, sulit bagi Erick Thohir memperbaiki keadaan. Meski demikian, kita patut bersyukur FIFA tidak menjatuhkan sanksi berat,” ujarnya menambahkan.
Hal senada juga disampaikan pengamat lainnya, M. Kusnaeni, yang meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada stakeholder olahraga. Salah satunya ke PSSI sehingga pengembangan olahraga nasional tumbuh maksimal.
Kegagalan menggelar Piala Dunia U-20 tidak boleh terulang lagi. Penolakan terhadap salah satu peserta sehingga pada akhirnya membatalkan hak Indonesia menjadi tuan rumah tidak boleh terulang lagi.
“Ironis jika orang seperti Erick Thohir yang sudah berjuang maksimal, dan sejalan dengan arahan Presiden, tidak mendapat dukungan dari sektor lain. PSSI dan pengurus olahraga lain harus duduk satu meja bersama pemerintah. Kita harus putuskan posisi olahraga ke depan seperti apa,” tutur Kusnaeni.
“Apakah mau berkibar di level internasional dengan menjadi tuan rumah event-event besar, atau hanya begini-begini saja. Aturan main di olahraga sudah jelas, berbeda dengan politik. Jika mau jadi tuan rumah hajatan besar olahraga, kita tidak bisa menolak negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik untuk datang dan bertanding,” ucapnya.
