Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia terus memperkuat pemahaman para pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah melalui kegiatan sosialisasi nasional yang digelar di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Utara.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan implementasi program berjalan efektif, transparan, dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si., menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan nasional yang telah diselenggarakan di sejumlah provinsi di Indonesia.
“Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kedeputian Sistem dan Tata Kelola, dengan tujuan menyamakan pemahaman seluruh pelaksana lapangan terhadap pedoman dan aturan pelaksanaan program MBG,” ujar Sitti Aida.
Peserta sosialisasi terdiri dari berbagai unsur, mulai dari mitra yayasan, Kepala Regional (Kareg), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, hingga tenaga akuntansi. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan koordinasi antar-pemangku kepentingan semakin solid dan efisien.
Menurut Sitti Aida, beberapa ketentuan teknis dalam pelaksanaan program MBG mengalami penyesuaian mengikuti dinamika di lapangan serta masukan dari pelaksana daerah.
“Kami ingin memastikan program ini berjalan sesuai standar, sehingga makanan yang disajikan benar-benar aman, bergizi, dan memberi manfaat bagi penerima,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan mutu, BGN menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan di setiap kegiatan sosialisasi. Aspek pengelolaan keuangan juga mendapat perhatian serius agar pelaksanaan program berlangsung transparan dan akuntabel.
Selain memperkuat aspek gizi, program MBG juga didesain untuk mendorong ekonomi lokal melalui penggunaan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha di daerah.
“Dengan melibatkan masyarakat lokal, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah,” kata Sitti Aida.
Untuk wilayah dengan keterbatasan lahan pertanian seperti DKI Jakarta, BGN memastikan pasokan bahan pangan tetap aman dengan mendatangkannya dari luar daerah, selama kualitas dan harga tetap terkendali.
Selain itu, BGN juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan terbatas melalui konsep urban farming atau vertical farming sebagai solusi inovatif dalam produksi pangan perkotaan.
“Lahan sempit bukan halangan. Dengan inovasi pertanian perkotaan, masyarakat bisa memproduksi bahan pangan secara mandiri,” jelasnya.
Meski begitu, Sitti menegaskan bahwa implementasi urban farming bukan tanggung jawab langsung SPPG, melainkan dijalankan oleh kelompok masyarakat sekitar lokasi program, dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga yang turut membentuk kelompok tani lokal. Hasil panen kelompok tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Menanggapi adanya sejumlah sekolah elite yang memilih tidak ikut serta dalam program MBG, Sitti menilai hal itu wajar.
“Program ini terbuka untuk semua anak. Namun bila ada sekolah yang sudah memiliki sistem penyediaan makanan bergizi sendiri, tentu tidak ada paksaan,” ujarnya.
