Yogyakarta — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S. Damanhuri, menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi motor pemerataan ekonomi jika dijalankan dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Prinsip keadilan dalam program MBG adalah memberi ruang seluas-luasnya bagi UMKM untuk berperan,” ujar Didin di Yogyakarta, Kamis.
Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan ekonomi sebagai prioritas merupakan langkah yang tepat, mengingat tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tergolong tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program MBG yang terhubung dengan rantai pasok UMKM lokal.
Ia menambahkan bahwa cakupan besar program MBG dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Ketika pelaku UMKM turut menjadi penyedia bahan baku maupun produk olahan, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima makanan, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
Didin juga menyoroti Astacita Pemerintahan Prabowo, khususnya poin keenam yang menegaskan agenda pemerataan ekonomi. Agar implementasinya tepat sasaran, ia menyarankan agar pemerintah menyusun panduan yang lebih teknis dan terukur.
“Jika MBG ingin membantu menurunkan stunting sekaligus memeratakan ekonomi, maka desainnya harus jelas. Pelibatan UMKM perlu dirancang secara sistematis,” katanya.
Selain MBG, Didin menilai program strategis lain seperti swasembada pangan dan penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN juga dapat mendorong pertumbuhan inklusif. Namun, penyaluran kredit dari dana tersebut perlu diprioritaskan untuk pengembangan UMKM agar manfaatnya lebih terasa.
Terkait swasembada pangan, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut ditentukan oleh pemberdayaan petani sebagai aktor utama. “Food Estate hanya akan efektif jika petani di tiap daerah benar-benar diberdayakan dan dibekali pelatihan. Jika lahan terlalu sempit, solusi konsolidasi tanah bisa dipertimbangkan,” tuturnya.
