Oleh: Ahmad Damar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase yang lebih serius dalam perjalanan kebijakan publik Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 72,8 persen terhadap program ini menjadi angka penting—bukan sekadar statistik, melainkan indikator legitimasi sosial awal bagi kebijakan strategis yang menyasar masa depan bangsa.
Namun, angka 72,8 persen tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai kemenangan politik semata. Ia adalah titik awal. Ia adalah mandat publik. Ia adalah kredit kepercayaan yang harus dijaga melalui kualitas, konsistensi, dan transparansi.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM), MBG bukan sekadar program makan gratis. Ia adalah kebijakan intervensi struktural terhadap masalah klasik bangsa: gizi buruk, ketimpangan kualitas pendidikan, produktivitas rendah, dan kerentanan sosial. Karena itu, membaca survei kepuasan publik harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas—antara legitimasi demokratis dan tantangan keberlanjutan kebijakan.
Selama puluhan tahun, Indonesia menghadapi paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi kualitas SDM masih tertinggal dibanding negara-negara dengan pendapatan setara. Stunting, anemia, defisiensi mikronutrien, serta ketimpangan akses pangan sehat menjadi masalah laten.
Dalam perspektif kebijakan publik, MBG adalah bentuk intervensi negara terhadap kegagalan pasar dalam menjamin distribusi gizi yang adil. Tidak semua keluarga memiliki daya beli cukup untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kapasitas belajar anak, konsentrasi di kelas, hingga perkembangan kognitif jangka panjang.
Negara hadir melalui MBG untuk memotong mata rantai ketimpangan itu. Dalam teori welfare state modern, program semacam ini bukanlah charity, melainkan investasi sosial (social investment). Negara menanam modal dalam bentuk nutrisi untuk menghasilkan generasi produktif di masa depan.
Karena itu, angka 72,8 persen kepuasan publik bisa dibaca sebagai pengakuan awal bahwa intervensi tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Membaca Angka 72,8 Persen Secara Kritis
Survei menunjukkan 12,2 persen sangat puas dan 60,6 persen cukup puas. Artinya, mayoritas publik menerima program ini secara positif. Namun, ada sekitar seperempat responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas.
Dalam demokrasi, angka ini penting. Ia mengingatkan bahwa legitimasi publik bersifat dinamis. Kepuasan hari ini bisa berubah esok hari jika kualitas menurun, distribusi tidak merata, atau isu negatif tak ditangani dengan cepat.
Lebih jauh, survei juga mencatat bahwa Gen Z menjadi kelompok paling puas. Ini menarik. Generasi muda yang menjadi penerima manfaat langsung tampaknya merasakan dampak program. Namun, di sisi lain, tingkat ketidakpuasan relatif lebih terlihat di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Ini mengindikasikan adanya perbedaan persepsi berdasarkan lokasi, ekspektasi, dan pengalaman lapangan. Angka 72,8 persen harus dilihat sebagai “modal sosial” bagi pemerintah, bukan sebagai zona nyaman.
Tak dapat dimungkiri, MBG adalah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam setiap kebijakan besar, dimensi politik pasti menyertainya. Namun, persoalan gizi anak seharusnya melampaui sekat partisan.
Jika MBG berhasil meningkatkan kualitas SDM, maka manfaatnya bersifat lintas generasi dan lintas pemerintahan. Karena itu, penting memastikan program ini tidak terjebak dalam polarisasi politik jangka pendek.
Survei kepuasan 72,8 persen menunjukkan penerimaan yang cukup luas. Namun keberlanjutan program memerlukan dukungan lintas partai, pengawasan DPR, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Kebijakan yang baik bukan hanya yang populer, tetapi yang tahan uji waktu.
Salah satu faktor krusial keberhasilan MBG adalah tata kelola implementasi. Program ini melibatkan rantai panjang: petani, distributor, dapur produksi, tenaga logistik, hingga sekolah.
Setiap mata rantai memiliki risiko: Kualitas bahan pangan, higienitas pengolahan, ketepatan distribusi, potensi kebocoran anggaran, dan isu keamanan pangan
Kasus dugaan keracunan makanan yang sempat muncul menjadi pengingat bahwa kualitas tidak boleh dikompromikan. Dalam kebijakan publik berskala nasional, satu insiden kecil bisa berdampak besar terhadap persepsi publik.
Karena itu, pengawasan berbasis komunitas menjadi penting. Ketika Wakil Kepala BGN meminta masyarakat ikut mengawal program, itu bukan sekadar retorika. Dalam tata kelola modern, citizen oversight adalah bagian dari akuntabilitas.
MBG tidak hanya berdampak pada anak sekolah. Jika dikelola dengan tepat, program ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.
Bayangkan ribuan dapur yang menyerap hasil panen petani lokal. Bayangkan UMKM pangan yang mendapatkan kepastian pasar. Dalam skala nasional, MBG bisa menjadi stimulus ekonomi berbasis desa.
Namun efek berganda (multiplier effect) ini hanya akan terjadi jika rantai pasok dirancang inklusif. Jika justru terkonsentrasi pada pemain besar, maka potensi ekonomi kerakyatan bisa hilang.
Kebijakan makan gratis selalu memiliki dimensi populis. Ia mudah disukai publik karena manfaatnya langsung terasa. Namun kebijakan populis bisa menjadi beban fiskal jika tidak dihitung dengan matang.
Pertanyaannya: apakah anggaran MBG berkelanjutan? Apakah desain pembiayaannya tahan terhadap gejolak ekonomi global? Apakah ada mekanisme evaluasi berbasis data untuk memastikan efektivitas?
Kepuasan publik 72,8 persen harus diimbangi dengan audit kinerja dan transparansi fiskal. Tanpa itu, program berisiko menjadi beban APBN di masa depan.
Narasi besar MBG adalah investasi menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahun itu, Indonesia diproyeksikan menikmati bonus demografi puncak.
Namun bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi jika kualitas SDM rendah. Gizi yang buruk hari ini akan berdampak pada produktivitas 20 tahun mendatang.
Karena itu, MBG adalah kebijakan jangka panjang. Ia tidak bisa dinilai hanya dalam satu atau dua tahun. Keberhasilannya baru terlihat ketika generasi penerima manfaat memasuki usia produktif.
Survei 72,8 persen adalah indikator penerimaan sosial saat ini. Tetapi ukuran sejatinya adalah kualitas generasi 2045.
Salah satu pelajaran penting dari survei ini adalah pentingnya komunikasi publik. Transparansi data, keterbukaan terhadap kritik, dan respons cepat terhadap isu negatif akan menentukan arah persepsi masyarakat.
Dalam era media sosial, persepsi dapat berubah cepat. Program sebesar MBG membutuhkan manajemen komunikasi krisis yang matang.
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan angka survei. Dialog publik harus terus dilakukan.
Kepuasan publik sebesar 72,8 persen adalah kabar baik. Ia menunjukkan legitimasi awal yang kuat. Namun ia juga adalah tanggung jawab.
MBG bukan sekadar program makan gratis. Ia adalah proyek peradaban. Ia adalah taruhan masa depan bangsa.
Jika kualitas terjaga, tata kelola transparan, dan pengawasan publik diperkuat, maka angka 72,8 persen bisa meningkat—bukan hanya dalam survei, tetapi dalam kualitas hidup generasi Indonesia.
Namun jika pengelolaan abai, isu negatif dibiarkan, dan akuntabilitas lemah, maka legitimasi itu bisa tergerus.
Pada akhirnya, yang diuji bukan hanya kepuasan publik hari ini, tetapi keberanian negara menjaga komitmen jangka panjangnya terhadap masa depan anak-anak Indonesia.
Dan di situlah MBG menemukan makna sejatinya: bukan sekadar angka, melainkan investasi peradaban.
