Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Ibu Kota akan memasuki Ramadan dalam suasana aman dan bebas intimidasi. Ia secara tegas menyatakan tidak memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang hendak melakukan sweeping atau razia sepihak ke rumah makan selama bulan puasa.
Menurut Pramono, menjaga ketenangan publik menjadi prioritas utama Pemprov DKI menjelang Ramadan. Ia menilai praktik sweeping bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi merusak semangat kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.
“Ramadan itu momentum ibadah, bukan ajang mencari-cari kesalahan. Saya tidak mengizinkan ada sweeping,” ujarnya usai menghadiri peresmian gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).
Ia menekankan bahwa Jakarta saat ini masih berada dalam suasana perayaan Imlek hingga 17 Februari. Setelah itu, atmosfer kota akan beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Transisi antarperayaan keagamaan tersebut, kata dia, harus dijaga dengan sikap saling menghormati.
Pemprov DKI, lanjut Pramono, telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan serta koordinasi lintas instansi guna memastikan ibadah Ramadan berjalan tertib. Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh menjaga ketertiban umum.
Tak hanya soal sweeping, Pramono juga memberi perhatian khusus pada kegiatan sahur on the road (SOTR) yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berujung tawuran. Ia memastikan kegiatan yang berpotensi memicu keributan tidak akan diberi izin.
“Kalau menimbulkan kerawanan dan gangguan ketertiban, pasti tidak diizinkan. Tapi kalau membawa kenyamanan dan kebaikan, tentu kami dukung,” katanya.
Dengan sikap tegas tersebut, Pemprov DKI ingin memastikan Ramadan di Jakarta berlangsung dalam suasana damai—tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa gangguan keamanan.
