Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menilai pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin kuat dengan hadirnya sistem digital “Jaksa Garda Desa” atau Jaga Desa yang dikembangkan Kejaksaan Agung bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Aplikasi ini diharapkan memperkuat transparansi pengelolaan program di tingkat lapangan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sistem tersebut menjadi instrumen tambahan untuk memantau kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di berbagai wilayah, khususnya desa.
“Dengan adanya Jaga Desa, pengawasan jadi lebih menyeluruh. Kami berharap seluruh mitra SPPG semakin serius menjalankan program makan bergizi ini agar kualitasnya terus meningkat dan lebih akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan integrasi digital memungkinkan pemantauan anggaran secara lebih ketat. Sebagian besar dana MBG, sekitar 93 persen, disalurkan langsung ke rekening virtual SPPG yang tersebar di berbagai daerah, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang terstruktur.
Selain melalui aplikasi Jaga Desa, pengawasan juga dilakukan secara berlapis dengan melibatkan inspektorat internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi masyarakat.
Dadan menambahkan setiap SPPG diwajibkan mengunggah laporan harian, mulai dari menu makanan, kandungan gizi, hingga rincian harga. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya transparansi pelaksanaan MBG.
BGN juga tengah mengembangkan sistem umpan balik dari penerima manfaat. Evaluasi ini mencakup kualitas makanan, ketepatan layanan, hingga kepuasan penerima program.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan aplikasi Jaga Desa merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan bebas dari potensi penyimpangan.
Ia berharap penguatan pengawasan berbasis digital tersebut dapat memastikan pelaksanaan pembangunan desa, termasuk program MBG, berjalan efektif, bersih, dan tepat sasaran. (Ant)
