JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga memiliki konsekuensi politik bagi pemerintah dan Partai Gerindra.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Drs. Sri Yunanto, M.Si., Ph.D., menilai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian dan membenahi tata kelola MBG.
Menurut Sri Yunanto, pergantian kepemimpinan di BGN menunjukkan bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap evaluasi dan perubahan manajemen demi memastikan program prioritas tersebut mencapai tujuan.
“Secara politik, MBG ini program prioritas Pak Prabowo. Semua tahu Pak Prabowo adalah pimpinan Gerindra. Karena itu, keberhasilan MBG juga menjadi tanggung jawab politik Pak Prabowo dan Gerindra,” kata Sri Yunanto di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Ia menilai penunjukan Sudaryono, yang merupakan kader muda Gerindra, dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kendali politik sekaligus manajerial terhadap implementasi MBG.
Menurut dia, persoalan yang harus menjadi perhatian bukan lagi mengenai apakah MBG akan dilanjutkan atau dihentikan. Kebijakan untuk menjalankan program tersebut sudah diambil sehingga pekerjaan pemerintah saat ini adalah memastikan pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.
“Jadi sekarang bukan soal dilanjutkan atau tidak. Kebijakan sudah diambil. MBG harus secepatnya dibuat efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sri Yunanto mengatakan pekerjaan rumah terbesar Sudaryono adalah memperbaiki manajemen dan tata kelola MBG, terutama sistem pengendalian dari SPPG hingga makanan diterima penerima manfaat.
Ia menilai penindakan terhadap pegawai termasuk ASN dan juga SPPG yang melanggar aturan merupakan bagian penting dari pembenahan. Namun, tindakan tersebut harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem agar persoalan tidak terus berulang.
“Kalau ada indikasi korupsi, harus diusut. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, diperingatkan, dikenai sanksi atau diberhentikan sesuai ketentuan. Itu bagian dari punishment. Tetapi bersamaan dengan itu manajemennya harus diperbaiki,” katanya.
Menurut Sri Yunanto, pengawasan MBG tidak boleh bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah muncul persoalan seperti dugaan keracunan atau penyimpangan anggaran.
Sebaliknya, pengendalian harus dilakukan sejak awal proses.
Mulai dari pengadaan bahan pangan, proses memasak, standar kebersihan, pengujian makanan, pengemasan, pengiriman hingga makanan diterima siswa harus masuk dalam sistem monitoring.
“Jangan sampai kalau ada keracunan baru ribut. Pengawasan harus dilakukan sejak awal. Bagaimana manajemennya, bagaimana makanan dimasak, bagaimana pengirimannya, bagaimana kualitasnya, semuanya harus diketahui,” jelasnya.
Dengan jumlah SPPG yang sudah mencapai puluhan ribu, Sri Yunanto menilai BGN tidak mungkin melakukan seluruh pengawasan secara terpusat.
Karena itu, diperlukan pelibatan pemerintah daerah melalui mekanisme monitoring yang terintegrasi.
Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pangan, serta perangkat daerah lainnya, kata dia, perlu dilibatkan dalam pengendalian MBG sesuai kewenangan masing-masing.
“Rantai komandonya sangat luas. BGN tidak mungkin sendirian mengawasi puluhan ribu SPPG. Harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya dinas pendidikan, dinas pangan, dinas kesehatan ikut melakukan monitoring,” tuturnya.
Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu memiliki mekanisme pengawasan hingga ke sekolah. Dengan demikian, persoalan yang muncul di tingkat SPPG dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki.
“Kalau ada SPPG yang bermasalah, seharusnya sudah diketahui di depan. Kalau ada indikasi anggaran disunat, bisa terdeteksi. Proses memasaknya diketahui, distribusinya diketahui, sampai makanan diterima sekolah juga diketahui,” ujarnya.
Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem tersebut. BGN perlu memiliki pusat monitoring yang mampu mengintegrasikan data SPPG, penerima manfaat, produksi makanan, distribusi, serta laporan dari sekolah dan pemerintah daerah.
“Teknologi harus dipakai untuk pengendalian. Jangan sampai puluhan ribu SPPG itu hanya menjadi angka, tetapi tidak diketahui kondisi masing-masing di lapangan,” kata Sri Yunanto.
Selain pembenahan tata kelola, Sri Yunanto menilai strategi penentuan penerima manfaat juga harus diperjelas. Ia mendukung kebijakan yang memberikan prioritas kepada kelompok yang memang membutuhkan intervensi gizi, termasuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, tujuan utama MBG adalah memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.
“MBG itu arahnya perbaikan nutrisi dan gizi bagi anak Indonesia serta kelompok yang membutuhkan. Artinya, disebut tepat sasaran kalau manfaatnya benar-benar jatuh kepada kelompok tersebut,” katanya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menghitung kembali prioritas penerima manfaat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.
Sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu, menurut dia, dapat dipertimbangkan kembali dalam penentuan skala prioritas. Bukan berarti anak dari keluarga mampu tidak membutuhkan makanan bergizi, tetapi anggaran negara perlu diarahkan terlebih dahulu kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi.
“Kalau ada sekolah elit dan orangtuanya mampu menyediakan makanan dengan nilai nutrisi yang baik, jangan itu yang menjadi prioritas. Negara harus melihat siapa yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Ia meminta BGN menyampaikan strategi tersebut secara terbuka kepada masyarakat, termasuk data mengenai jumlah penerima, wilayah sasaran, kelompok rentan, hingga alokasi anggaran.
“BGN sifatnya sangat detail. Jadi strategi itu juga harus disampaikan secara detail kepada publik. Berapa statistiknya, wilayah mana, kelompok ibu hamil berapa, balita berapa, anak sekolah berapa. Pemerintah bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga harus menjelaskan kebijakan itu kepada publik,” katanya.
Sri Yunanto juga mendukung langkah pemerintah yang mulai mengarahkan perhatian lebih besar kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai prinsip pemerataan harus menjadi bagian dari strategi MBG. Daerah yang memiliki keterbatasan akses pangan dan layanan dasar justru membutuhkan perhatian lebih besar.
Kebijakan ini sejalan dengan langkah BGN yang memprioritaskan aktivasi sekitar 2.700 SPPG di wilayah 3T mulai September 2026 secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah.
“3T harus menjadi prioritas karena di sanalah kebutuhan intervensi negara bisa lebih besar. Tetapi tetap harus dihitung berdasarkan data dan kebutuhan masing-masing daerah,” kata Sri Yunanto.
Ia menilai Sudaryono memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pembenahan karena tujuan utama program sudah jelas, sementara cara mencapai tujuan tersebut masih dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Orang muda biasanya lebih terbuka terhadap pemikiran baru. Tujuannya harus tetap, tetapi cara mencapainya bisa fleksibel sesuai kondisi,” ujarnya.
Ia menilai keputusan Presiden Prabowo mengganti kepemimpinan BGN dari waktu ke waktu juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
“Presiden tidak menutup telinga. Pemikiran terbuka. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, ya diperbaiki. Kalau ada persoalan hukum, proses hukum. Sekarang mandat itu sudah diberikan kepada manajemen BGN yang baru,” katanya.
Diketahui, Sudaryono saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola BGN. Pada 26 Agustus 2026, BGN memutuskan menghentikan sementara pembukaan SPPG baru untuk memprioritaskan pembenahan sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. BGN juga telah menutup ratusan dapur yang dinilai belum memenuhi persyaratan sanitasi.
Bagi Sri Yunanto, langkah tersebut harus dilanjutkan dengan membangun sistem pengawasan yang lebih kuat dan transparan.
“Publik tidak terlalu ingin tahu bagaimana rumitnya pemerintah mengelola puluhan ribu SPPG. Masyarakat ingin melihat makanan yang aman, bergizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan sampai kepada yang membutuhkan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan membangun sistem pengendalian dapat menjadi titik balik bagi citra MBG di mata masyarakat.
“Kalau persoalan manajemen dan pengendalian ini bisa diselesaikan, itu akan menjadi selling point bagi pemerintah. Masyarakat akhirnya melihat bahwa kritik tidak ditutupi, tetapi dijadikan dasar untuk memperbaiki program,” pungkasnya.
