JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut memberi dampak lebih luas di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, program tersebut dinilai ikut mendorong kehadiran siswa di sekolah hingga memberikan tambahan penghasilan bagi ibu-ibu yang terlibat dalam operasional MBG.
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus menyampaikan temuan tersebut saat melaporkan perkembangan daerahnya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan gempa NTT di Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Simplisius mengatakan pemerintah daerah melakukan survei secara informal dengan melibatkan sejumlah guru di sekolah penerima MBG. Hasilnya, tingkat kehadiran siswa di sekolah yang memperoleh program tersebut disebut mendekati 100 persen.
“Nyaris 100 persen Bapak, siswa yang di mana ada jatah MBG itu nyaris 100 persen tingkat kehadirannya,” kata Simplisius.
Menurut dia, peningkatan kehadiran tersebut menjadi salah satu dampak yang paling terlihat dari pelaksanaan MBG di wilayahnya.
Selain kehadiran di sekolah, Simplisius mengungkapkan adanya perubahan kondisi kebugaran siswa penerima MBG. Ia mengaku memperoleh informasi dari sejumlah puskesmas mengenai kondisi kesehatan anak-anak yang menerima makanan bergizi tersebut. Keluhan seperti flu dan pilek yang sebelumnya cukup sering dialami disebut mulai berkurang.
“Biasanya flu atau pilek dalam rentang dua atau tiga minggu sekali flu, pilek, hari ini tidak ada Bapak. Jadi tingkat kebugarannya luar biasa untuk siswa-siswa yang mendapatkan jatah MBG ini,” ujarnya.
Meski demikian, temuan tersebut masih bersifat berdasarkan pengamatan dan survei informal pemerintah daerah. Pemkab Nagekeo belum melakukan kajian khusus untuk mengukur hubungan langsung antara pemberian MBG dan perubahan kondisi kesehatan siswa.
Dampak lain yang disampaikan Simplisius menyangkut kehidupan sosial rumah tangga.
Ia mengatakan pemerintah daerah menemukan indikasi penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah program MBG berjalan. Menurut dia, temuan tersebut muncul dari survei dalam kegiatan sosial masyarakat.
Simplisius mengaitkan kondisi itu dengan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan MBG yang memberikan mereka penghasilan.
Sebelum ada program tersebut, kata dia, persoalan ekonomi terkadang menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan keluarga muncul sementara penghasilan terbatas, kondisi tersebut dapat memicu konflik.
Namun, keterlibatan ibu-ibu dalam kegiatan MBG membuat sebagian dari mereka memiliki penghasilan sendiri.
“Kalau suaminya tidak kasih uang dia punya uang sendiri dari MBG ini, Bapak,” kata Simplisius.
Ia mengakui pemerintah daerah belum menghitung secara khusus hubungan antara keterlibatan perempuan dalam MBG dan penurunan KDRT.
“Ini hal yang memang tidak orang bayangkan Bapak. Ini kami juga tidak hitung tapi setelah dalam survei kami kami temukan keadaan yang macam itu,” ujarnya.
Bagi Pemkab Nagekeo, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat MBG dapat meluas hingga ke aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
Simplisius pun menyatakan dukungannya agar program tersebut terus dilanjutkan dan cakupannya di Nagekeo dapat diperkuat.
“Kami berharap bahwa MBG untuk wilayah kami, orang lain boleh bicara apa pun, untuk wilayah kami, kami minta kalau perlu ditingkatkan,” katanya.
Temuan dari Nagekeo tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa evaluasi program MBG tidak hanya dapat dilihat dari jumlah makanan yang dibagikan atau penerima manfaat yang terlayani. Dampaknya terhadap kehadiran anak di sekolah, kondisi kesehatan, serta ekonomi keluarga juga menjadi aspek yang perlu dikaji lebih terukur.
Khusus mengenai kaitan MBG dengan penurunan KDRT, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah perubahan tersebut memang berkorelasi langsung dengan program atau dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi lainnya.
