Jakarta — Program Makan Bergizi (MBG) menghadapi sorotan publik akibat sejumlah persoalan implementasi, mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas menu yang dinilai kurang layak, hingga distribusi yang tidak tepat waktu. Meski menuai kritik, program ini tetap dianggap memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah gizi anak di Indonesia.
Sejumlah laporan di berbagai daerah mengungkap temuan makanan basi, komposisi menu yang belum memenuhi standar gizi, serta keterlambatan penyaluran, terutama di wilayah terpencil. Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat karena program dibiayai menggunakan anggaran negara.
Di sisi lain, tantangan gizi anak di Indonesia masih cukup besar. Data tahun 2023 menunjukkan angka stunting masih berada di atas 20 persen. Artinya, satu dari lima anak mengalami gangguan pertumbuhan yang juga berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan kognitif jangka panjang.
Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah, menjadi salah satu penyebab utama. Dalam konteks tersebut, program MBG dinilai dapat menjadi intervensi langsung untuk memastikan anak mendapatkan asupan gizi dasar.
Implementasi di beberapa daerah juga menunjukkan dampak positif. Di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, program MBG dilaporkan membantu siswa yang sebelumnya datang tanpa sarapan. Guru setempat mencatat peningkatan konsentrasi belajar dan partisipasi siswa setelah program berjalan.
Ketua Komite SMA Negeri 12 Jakarta, Andriono Basuki Putro, menilai program MBG tidak seharusnya dihentikan, tetapi diperbaiki secara menyeluruh. Menurutnya, tujuan program sangat penting, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bergantung pada asupan makanan di sekolah.
Ia menekankan bahwa evaluasi perlu difokuskan pada kualitas menu, pengawasan dapur, serta sistem distribusi agar manfaat program lebih optimal. Penghentian program secara total justru berpotensi berdampak langsung pada anak-anak yang membutuhkan.
Meski demikian, catatan kritis tetap mengemuka. Sepanjang 2025, tercatat puluhan ribu anak terdampak kasus keracunan makanan yang diduga terkait pelaksanaan program. Selain itu, komposisi menu yang masih didominasi makanan olahan dinilai belum ideal untuk pemenuhan gizi seimbang.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan serta kesiapan implementasi program berskala besar. Perbaikan sistem dinilai menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.
Hingga akhir 2025, MBG telah menjangkau puluhan juta penerima di seluruh Indonesia dengan dukungan ribuan dapur umum dan ratusan ribu tenaga kerja. Dengan cakupan yang luas, penghentian program dinilai berisiko menimbulkan dampak baru bagi kelompok rentan.
Sejumlah pihak pun mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki kualitas makanan, memperkuat distribusi, serta meningkatkan pengawasan. Dengan pembenahan tersebut, program MBG diharapkan tetap menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi muda.
