Jakarta – Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggandeng Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk memperkuat upaya pencegahan tawuran pelajar sekaligus paparan radikalisme di lingkungan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan persoalan tawuran dan radikalisme di kalangan pelajar harus ditangani secara serius melalui deteksi dini dan kolaborasi lintas lembaga.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan Densus 88. Bahkan kami baru saja mendapat penghargaan dari Kapolri sebagai provinsi yang dinilai cepat dalam deteksi dini pencegahan,” kata Nahdiana dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5/2026).
Selain menggandeng Densus 88 dan BNPT, Disdik DKI juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melalui pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Sekolah.
Program percontohan forum tersebut saat ini telah berjalan di SMA Negeri 1 Jakarta.
Nahdiana menjelaskan forum itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat setempat.
“Di dalamnya ada unsur Polda, Disdik, camat, lurah, dan tokoh masyarakat. Ini untuk memastikan pengawasan terhadap siswa berjalan bersama,” ujarnya.
Menurut dia, penanganan tawuran dan potensi radikalisme tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah.
Peran keluarga dan lingkungan sosial dinilai sama pentingnya dalam membentuk karakter siswa.
“Anak datang dari rumah. Jadi proses pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari apa yang terjadi di sekolah, tapi juga bagaimana pengawasan di rumah dan lingkungan,” kata Nahdiana.
Ia menegaskan pentingnya menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi agar siswa tidak memiliki “ruang kosong” yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas negatif.
“Nah kalau ini kita orkestrasi dengan baik, anak-anak tidak punya ruang hampa yang bisa menjadi celah munculnya masalah,” tuturnya.
Selain pendekatan pengawasan, Disdik DKI juga menjalankan program pembinaan melalui kegiatan positif di luar kelas.
Salah satunya lewat program anjangsana sekolah dan pemanfaatan taman-taman milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi outing class.
Menurut Nahdiana, program tersebut dirancang agar siswa memiliki ruang aktivitas yang lebih produktif sekaligus memperkuat interaksi sosial yang sehat di luar lingkungan sekolah.
