Jakarta – Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak cukup hanya bergantung pada ketersediaan bahan pangan. Tata kelola dapur yang profesional dan sistem pengawasan yang ketat justru menjadi faktor penentu agar program mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi (FKGiz) IPB University, Prof. Hardinsyah, dalam dialog Jendela Negeri TVRI bertajuk Menata Dapur MBG, Mendukung Perbaikan Gizi beberapa hari lalu.
Menurutnya, dapur MBG harus dikelola dengan standar yang jelas mulai dari penyusunan menu, pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, pemorsian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan pangan, tetapi juga oleh ekosistem pengelolaan dapur yang baik,” ujarnya.
Prof. Hardinsyah menjelaskan, pengelolaan dapur harus memenuhi standar higiene dan sanitasi, keamanan pangan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta memiliki sistem pengelolaan limbah makanan (food waste) yang baik. Di samping itu, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi syarat utama agar kualitas layanan tetap terjaga.
Ia menambahkan, aspek tata kelola juga harus didukung manajemen yang transparan dan akuntabel, penerapan standar operasional prosedur (SOP), kode etik, serta mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.
“Setiap yang bekerja dan menjadi mitra MBG harus memiliki komitmen terhadap prinsip zero corruption dan zero food safety incidence,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek pengelolaan dapur, Prof. Hardinsyah mendorong agar program MBG memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha di daerah.
Menurutnya, pelaksanaan MBG juga perlu didukung data awal yang komprehensif, mulai dari kondisi gizi penerima manfaat, tingkat partisipasi belajar siswa, hingga potensi sektor pertanian dan ekonomi lokal di masing-masing wilayah.
Data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan sekaligus evaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Prof. Hardinsyah menilai keberhasilan MBG membutuhkan sinergi lintas sektor. Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian terkait, perguruan tinggi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petani, pelaku usaha, hingga masyarakat perlu terlibat aktif agar program berjalan secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi gizi dan pengembangan ekonomi sirkular sehingga limbah makanan dapat diolah kembali menjadi produk yang bernilai dan tidak terbuang sia-sia.
Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi yang kuat, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
