JAKARTA – Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak harus dilakukan dengan mengurangi kualitas makanan yang diterima anak-anak. Pemanfaatan bahan pangan lokal justru dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan biaya sekaligus memperkuat rantai ekonomi di daerah.
Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof. Dr. Hardinsyah mengatakan menu bergizi untuk anak sekolah tidak selalu membutuhkan bahan pangan dengan harga mahal. Dengan komposisi menu dan pengadaan yang dirancang secara cermat, kebutuhan bahan baku makanan dalam satu porsi dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000.
“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp15.000 satu kilogram, 100 gram cuma Rp1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp2.000 satu butir,” ujar Hardinsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, beras dan telur dapat menjadi bagian dari menu dasar yang kemudian dilengkapi sayuran, buah, serta sumber protein nabati seperti tahu dan tempe.
“Rp1.500 ditambah Rp2.000 itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya,” katanya.
Hardinsyah memperkirakan satu potong tempe dengan berat sekitar 40–50 gram membutuhkan biaya sekitar Rp1.500. Setelah ditambah buah, kebutuhan bahan pangan untuk satu porsi makanan anak sekolah berada di kisaran Rp7.000.
Namun, angka tersebut baru menggambarkan biaya bahan baku. Pelaksanaan MBG tetap membutuhkan anggaran untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan memasak, pengelolaan dapur hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” ujarnya.
Karena itu, menurut Hardinsyah, efisiensi MBG tidak cukup hanya dengan menghitung harga bahan makanan. Pemerintah juga perlu membangun sistem pengadaan dan distribusi yang mampu memanfaatkan potensi pangan di masing-masing daerah.
“Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” kata dia.
Pemanfaatan pangan lokal juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Ketika bahan makanan untuk MBG dibeli dari wilayah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), rantai pasok menjadi lebih pendek dan biaya distribusi berpotensi ditekan.
Pada saat yang sama, permintaan dalam jumlah besar dari program pemerintah dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi petani, peternak, nelayan, koperasi hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Model tersebut membuat MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal.
Hardinsyah menilai pendekatan tersebut perlu berjalan bersamaan dengan pembenahan tata kelola program.
“Kombinasi antara pembenahan tata kelola BGN, insentif SPPG yang lebih proporsional, serta optimalisasi bahan pangan lokal dapat menjadi jalan untuk menjaga keberlanjutan MBG,” katanya.
Ia menegaskan efisiensi anggaran seharusnya tidak diterjemahkan sebagai pengurangan porsi atau penurunan kualitas makanan. Sebaliknya, efisiensi harus diarahkan pada perbaikan sistem sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi penerima program sekaligus pelaku ekonomi di daerah.
Pandangan tersebut muncul ketika Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghitung kembali kebutuhan anggaran Program MBG 2026. Sebelumnya, alokasi anggaran yang disebutkan berada di angka Rp268 triliun.
Penyesuaian dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, serta skema pemberian insentif kepada SPPG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan proses penghitungan masih berlangsung sehingga angka final belum dapat diumumkan.
“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” kata Agustina.
Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah skema insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari. BGN menilai pemberian nominal yang sama kepada seluruh SPPG belum sepenuhnya mencerminkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, maupun beban operasional masing-masing dapur.
“Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki,” ujarnya.
Menurut Agustina, pembenahan tersebut bukan semata-mata bertujuan memangkas anggaran. Pemerintah ingin memastikan belanja MBG lebih proporsional, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Penyesuaian biaya operasional juga perlu dipisahkan dari anggaran bahan pangan. Dengan begitu, penghematan pada sisi tata kelola tidak sampai berdampak terhadap kualitas gizi makanan yang diterima penerima manfaat.
Jika konsep tersebut diterapkan secara konsisten, efisiensi MBG dapat memiliki dua dampak sekaligus. Di satu sisi, pemerintah memperoleh tata kelola anggaran yang lebih rasional. Di sisi lain, belanja program dapat semakin banyak mengalir kepada produsen pangan lokal.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan MBG tidak hanya terletak pada berapa banyak makanan yang berhasil disalurkan, tetapi juga seberapa kuat program tersebut membangun ekosistem pangan lokal. Petani memperoleh pasar, peternak dan nelayan mendapatkan kepastian permintaan, UMKM memiliki peluang usaha, sementara anak-anak tetap memperoleh makanan bergizi dengan standar keamanan yang terjaga.
Pada titik inilah pemanfaatan pangan lokal menjadi lebih dari sekadar strategi menghemat biaya. Ia dapat menjadi fondasi agar MBG tumbuh sebagai program gizi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
