MAKASSAR — Pemerintah menyiapkan dua langkah untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi peternak ayam mandiri, yakni ketidakpastian pasar dan tingginya biaya produksi. Selain mendorong penyerapan telur serta daging ayam melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah juga memastikan ketersediaan pakan bersubsidi bagi peternak kecil hingga akhir 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan skema tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program MBG. Menurut dia, penyerapan produk peternak melalui program pemerintah dapat menjadi salah satu cara menciptakan kepastian pasar.
Pernyataan itu disampaikan Amran seusai menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (11/8/2026).
“Sebenarnya yang diminta itu kami sudah tanda tangan, meminta MBG agar menyerap telur ayam. Kami sudah tertulis resmi dan telepon langsung Kepala MBG, sudah setuju. Ke MBG, ayam, daging ayam dengan telur,” kata Amran.
Amran mengatakan pemerintah ingin memastikan produksi peternak mandiri tidak kehilangan pasar ketika terjadi fluktuasi harga. Program MBG yang memiliki kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dinilai dapat menjadi salah satu pasar strategis bagi produk peternakan dalam negeri.
Skema tersebut sekaligus diharapkan menciptakan hubungan antara kebijakan pangan pemerintah dan keberlangsungan usaha peternak kecil. Ketika hasil produksi terserap, peternak memiliki kepastian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi.
Namun, menurut Amran, kepastian pasar saja belum cukup. Biaya produksi, khususnya pakan, juga menjadi persoalan yang harus diatasi.
Karena itu, pemerintah memerintahkan Perum Bulog menyalurkan pakan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada peternak kecil hingga Desember 2026.
“Yang kedua adalah minta pakan, pakan SPHP. Sekarang kami sudah perintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember. Itu sudah aman. SPHP itu adalah pakan yang murah disubsidi pemerintah kepada peternak kecil,” ujarnya.
Amran menegaskan kebijakan tersebut telah diputuskan sebelum muncul rencana aksi demonstrasi besar-besaran dari kalangan peternak. Ia menyebut komunikasi dengan asosiasi peternak juga telah dilakukan dan mendapat respons positif.
Menurut Amran, pemerintah tidak ingin peternak mandiri berada dalam posisi yang semakin sulit akibat persaingan usaha yang tidak sehat maupun tekanan harga.
Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi kondisi industri perunggasan secara menyeluruh, termasuk praktik yang dinilai dapat merugikan peternak kecil.
“Yang terpenting, pemerintah harus berpihak pada peternak kecil. Kami diangkat jadi menteri disumpah untuk berpihak pada rakyat, bukan untuk basa-basi atau pencitraan saja. Tidak boleh biarkan peternak kecil dipermainkan oleh perusahaan besar. Pasti kami gilas, tidak boleh!” tegas Amran.
Jika kedua kebijakan tersebut berjalan efektif, rantai pasok peternakan berpotensi memperoleh kepastian dari sisi hulu hingga hilir. Peternak mendapat dukungan biaya produksi melalui pakan bersubsidi, sementara hasil produksinya memiliki peluang terserap melalui kebutuhan pangan program pemerintah.
Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pangan nasional sekaligus memberikan ruang yang lebih aman bagi peternak mandiri menghadapi perubahan harga komoditas.
Pada akhirnya, keberhasilan skema tersebut akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, terutama bagaimana penyerapan telur dan daging ayam oleh MBG benar-benar melibatkan peternak mandiri serta bagaimana distribusi pakan bersubsidi tepat sasaran.
