JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak ada pengecualian bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang gagal memenuhi standar keamanan dan pelayanan, termasuk jika dapur tersebut dikelola oleh pihak tertentu.
Bagi Sudaryono, kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat menjadi ukuran utama. SPPG yang tidak mampu memperbaiki kekurangannya bahkan terancam ditutup secara permanen.
“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Pengetatan pengawasan tersebut telah dilakukan sejak Sudaryono memimpin BGN. Dalam tiga pekan pertama masa jabatannya, sekitar 1.300 SPPG disebut telah ditutup karena dinilai tidak memenuhi ketentuan.
Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 800 dapur yang sebelumnya telah dihentikan operasionalnya dan tambahan 500 SPPG yang kembali ditutup.
“Kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, penutupan bukan menjadi satu-satunya pendekatan. SPPG yang masih memiliki kekurangan tetap diberikan ruang untuk melakukan pembenahan.
Namun, kesempatan tersebut tidak berarti standar dapat ditawar. Apabila perbaikan tidak mampu membawa dapur memenuhi ketentuan BGN, penutupan permanen menjadi pilihan terakhir.
Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan ekspansi program MBG tidak mengorbankan aspek keamanan pangan. BGN ingin memastikan setiap makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pengawasan pun tidak hanya diarahkan kepada SPPG yang bermasalah. BGN juga mempelajari dapur yang dinilai berhasil untuk mencari pola pengelolaan yang dapat diterapkan secara lebih luas.
Salah satu contoh yang disoroti Sudaryono adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari. Dapur tersebut disebut menggunakan test kit sebagai salah satu instrumen pemeriksaan makanan.
“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” jelasnya.
Penggunaan test kit menjadi bagian dari pendekatan yang tengah dipertimbangkan BGN untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan MBG.
Instrumen tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi persoalan pada makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat. Langkah ini menjadi penting di tengah evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan makanan MBG.
Dengan demikian, pembenahan tidak hanya dilakukan setelah terjadi masalah. BGN juga berupaya memperkuat sistem pencegahan agar potensi risiko dapat diketahui lebih awal.
Sudaryono menegaskan evaluasi akan terus dilakukan terhadap dapur yang belum memenuhi standar. Pada saat yang sama, SPPG yang telah menunjukkan kinerja baik akan terus dilindungi dan dijadikan rujukan.
27.000 SPPG Disebut Berjalan Baik
Di tengah penutupan ribuan dapur, Sudaryono menyebut jumlah SPPG yang dinilai telah bekerja dengan baik masih jauh lebih besar.
Ia memperkirakan terdapat sekitar 27.000 SPPG yang saat ini menjalankan pelayanan dengan baik.
Karena itu, menurut dia, pembenahan bukan ditujukan untuk menghentikan program, melainkan memastikan seluruh dapur MBG memiliki standar pelayanan yang sama.
“Melindungi mitra-mitra SPPG-SPPG yang kerjanya baik selama ini,” kata Sudaryono.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan arah baru pengawasan BGN: memperluas program MBG harus berjalan beriringan dengan disiplin terhadap standar keamanan pangan. Bagi dapur yang mampu memenuhi ketentuan, operasional terus didorong. Sebaliknya, dapur yang tidak mampu memperbaiki diri harus bersiap kehilangan izin operasionalnya.
