SIKKA — Pemerintah mempercepat perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Percepatan tersebut menjadi perhatian karena daerah-daerah 3T masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi, termasuk tingginya prevalensi stunting.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (19/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan dapur MBG di wilayah 3T benar-benar siap beroperasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Saat ini, MBG disebut telah menjangkau sekitar 62,6 juta penerima manfaat melalui 27.485 SPPG yang beroperasi. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan 134.881 pemasok lokal, mulai dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pemasok lainnya.
Zulkifli mengatakan percepatan SPPG di wilayah 3T merupakan keputusan pemerintah yang mencakup NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua.
“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujar Zulkifli.
Pemerintah saat ini melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil. Dari jumlah tersebut, 1.703 SPPG berada di wilayah 3T dan menjadi bagian dari percepatan layanan, antara lain untuk mendukung upaya penurunan stunting.
Khusus di NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 170 SPPG telah dinyatakan tervalidasi dan siap beroperasi.
Percepatan tersebut menjadi penting karena NTT masih menghadapi persoalan stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT tercatat 37 persen.
Sejumlah daerah seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara juga tercatat memiliki prevalensi stunting yang tinggi.
Salah satu SPPG 3T yang telah siap diaktifkan adalah SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka. SPPG tersebut direncanakan melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat.
Perluasan layanan ke daerah 3T tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Zulkifli menegaskan standar gizi MBG harus tetap dipenuhi, termasuk komposisi menu yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi perhatian khusus mengingat tantangan distribusi dan ketersediaan bahan pangan di wilayah 3T relatif lebih kompleks dibandingkan wilayah lain. Pemerintah diminta memastikan keterbatasan geografis maupun logistik tidak berujung pada berkurangnya kualitas makanan yang diterima anak-anak.
Karena itu, percepatan SPPG tidak hanya berbicara mengenai penambahan jumlah dapur, tetapi juga kesiapan operasional, rantai pasok, kualitas bahan pangan, serta pemenuhan standar gizi.
Di sisi lain, keterlibatan pemasok lokal menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan MBG di wilayah 3T. Dengan melibatkan UMKM, BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha setempat, program diharapkan tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penataan serta aktivasi SPPG di wilayah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Peninjauan langsung di Sikka menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan dapur sebelum beroperasi sekaligus mengidentifikasi hambatan yang harus diselesaikan.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah menargetkan layanan MBG dapat semakin merata hingga wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Tantangannya bukan sekadar membuat SPPG aktif, tetapi memastikan makanan yang sampai ke penerima manfaat memiliki kualitas dan kandungan gizi yang sama, termasuk bagi anak-anak yang tinggal di wilayah 3T.
