SURAKARTA – Di tengah gempuran ideologi transnasional dan menguatnya politik pecah belah di ruang digital, Pancasila kembali diuji relevansinya. Bukan sebagai jargon seremonial, melainkan sebagai nilai hidup yang menjaga keutuhan bangsa.
Hal itu disampaikan akademisi dan pengamat radikalisme-terorisme, Dr. Amir Mahmud, M.Ag., saat memaknai Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, kesaktian Pancasila justru terlihat ketika Indonesia dihadapkan pada dua ancaman sekaligus: ekstremisme yang mengatasnamakan agama dan politik identitas yang sengaja membelah masyarakat.
“Pancasila sangat efektif menjadi jembatan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari perbedaan suku, ras, hingga agama, semua bisa diakomodasi,” ujar Dr. Amir di Surakarta, Selasa (6/10/2026).
Dosen Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta ini menilai, bangsa yang majemuk tidak akan bertahan hanya dengan toleransi semu. Diperlukan nilai bersama yang mengikat agar perbedaan tidak berubah menjadi segregasi dan konflik terbuka.
“Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan adalah kenyataan sosial yang harus dikelola melalui kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, gerakan ekstrem saat ini tidak lagi bersembunyi di ruang gelap. Narasi kebencian, intoleransi, dan ajakan kekerasan kini tampil vulgar di media sosial, dikemas dengan bahasa agama hingga nasionalisme palsu. Karena itu, pendekatan keamanan semata tidak akan cukup.
“Ekstremisme dan radikalisme yang mendorong kebencian dan kekerasan perlu dihadapi bukan hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendidikan, literasi, dialog, serta penguatan ketahanan sosial,” jelasnya.
Dr. Amir membedakan dengan jelas, aparat keamanan baru bekerja ketika ujaran kebencian sudah berubah menjadi aksi kekerasan fisik. Selama masih berada di ranah wacana dan propaganda, maka yang dibutuhkan adalah literasi moderat dan dialog kebangsaan.
“Sepanjang masih dalam bentuk ujaran kebencian atau ketidaksukaan, ini hanya bisa dihadapi dengan cara literasi dan dialog,” katanya.
Selain ideologi transnasional, ia menilai politik pecah belah juga menjadi musuh baru yang sama berbahayanya. Keduanya memanfaatkan emosi publik untuk menggoyahkan persatuan.
Karena itu, penguatan Pancasila tidak bisa berhenti di level elite. Dr. Amir mendorong agar pemerintah menghidupkan diskusi hingga tingkat kelurahan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan forum terbuka lintas latar belakang.
“Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengenali bahwa narasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu berpotensi merusak tatanan sosial berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Menurutnya, cara paling efektif meneguhkan Pancasila bukan dengan melahirkan kebencian baru terhadap kelompok lain, melainkan dengan memperkuat kesadaran kebangsaan itu sendiri.
“Memerangi ideologi transnasional dan meneguhkan Pancasila dilakukan bukan dengan membangun kebencian baru, melainkan dengan memperkuat dialog, literasi, dan kesadaran kebangsaan. Ini baru luar biasa,” imbuhnya.
Bagi Direktur Amir Mahmud Center itu, Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum refleksi. Kesaktian Pancasila terletak pada kemampuannya untuk tetap hidup sebagai living values dalam perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara, meski terus diterpa berbagai upaya yang ingin meruntuhkan NKRI.
“Indonesia ini bangsa yang sangat majemuk, kita membutuhkan titik temu yang memungkinkan perbedaan itu tetap hidup tanpa berubah menjadi konflik. Itulah semangat pluralitas yang dijunjung tinggi oleh para pahlawan kita,” ungkapnya.
Ia pun menekankan, relevansi Pancasila harus terus dibuktikan lewat praktik nyata.
“Pancasila harus terus dipahami, dikaji, dan dibuktikan relevansinya melalui praktik kehidupan masyarakat. Ukuran kekuatan Pancasila itu bukan sekadar seberapa sering kita mengucapkannya atau mengikrarkannya, melainkan seberapa jauh nilai-nilai tersebut mampu menjawab persoalan nyata bagi bangsa ini,” pungkasnya.
