PANGKALPINANG – Perubahan pola penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme menuntut strategi pencegahan yang semakin adaptif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengevaluasi kelembagaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar mampu memperkuat jangkauan dan efektivitas program pencegahan di daerah.
Evaluasi yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026) itu tidak hanya menyoroti pelaksanaan kegiatan sosialisasi, tetapi juga menelaah kapasitas organisasi, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan kebijakan untuk menunjang keberlanjutan program.
Langkah tersebut menjadi penting karena upaya mencegah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tidak cukup dilakukan melalui kegiatan rutin. Diperlukan kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta program yang mampu menjawab perubahan kondisi sosial masyarakat, termasuk perkembangan penyebaran paham ekstrem melalui ruang digital.
Kasubdit Strategi Kebijakan Direktorat Strategi Kebijakan dan Pemetaan Wilayah Paham Radikal Terorisme BNPT RI, Moch. Andriansyah, menjelaskan bahwa FKPT merupakan mitra strategis BNPT dalam menjalankan program pencegahan di daerah. Keberadaan forum tersebut membantu memperluas jangkauan kerja BNPT, mengingat lembaga itu tidak memiliki kantor perwakilan di setiap wilayah.
“Melalui kebijakan pencegahan, dibentuklah FKPT, termasuk FKPT Bangka Belitung yang berdiri sejak 2012,” ujar Andriansyah.
Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk memastikan kelembagaan FKPT tetap relevan dengan perkembangan tantangan di masyarakat. Forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam merumuskan langkah pencegahan yang konkret, terarah, dan memberikan dampak jangka panjang.
“Evaluasi ini berfokus pada kelembagaan FKPT itu sendiri. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, hingga bentuk kebijakan dari BNPT akan dievaluasi dan diperkuat,” tegasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh, BNPT ingin mengidentifikasi kebutuhan riil FKPT Babel sekaligus menentukan aspek kelembagaan yang perlu diperkuat. Dukungan organisasi yang memadai diharapkan membuat program pencegahan lebih efektif dan berkesinambungan.
Penguatan strategi pencegahan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sumber daya. Program yang dirancang dengan baik membutuhkan dukungan anggaran, personel, serta fasilitas yang memadai agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Burhanuddin, menyambut baik evaluasi yang dilakukan BNPT. Ia berharap hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dukungan konkret untuk memperkuat kapasitas FKPT Babel.
“Kami berharap dengan adanya FKPT ini, dukungan anggaran dan sumber daya manusia dapat terpenuhi serta ditingkatkan dari tahun ke tahun,” kata Burhanuddin.
Ia juga mengusulkan perluasan jejaring FKPT atau pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, jangkauan kelembagaan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat memperkuat koordinasi sekaligus membantu mengoptimalkan deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham radikal.
Perluasan jangkauan tersebut diharapkan membuat upaya pencegahan tidak hanya terpusat pada tingkat provinsi. Dengan koordinasi yang lebih kuat di tingkat kabupaten dan kota, program edukasi dan penguatan ketahanan masyarakat berpeluang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah dan unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan yang terintegrasi. Tantangan radikalisme tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama di setiap daerah sehingga diperlukan pemahaman terhadap dinamika lokal untuk menentukan pendekatan yang tepat.
Ketua FKPT Babel, Subardi, menilai evaluasi kelembagaan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesiapan organisasi menghadapi perkembangan ancaman. Ia mengungkapkan, evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan FKPT Babel baru pertama kali dilakukan sejak forum itu dibentuk pada 2012.
Menurut Subardi, kelompok yang terafiliasi dengan terorisme serta penyebaran narasi intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme terus mengalami perubahan pola aktivitas seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.
“Evaluasi secara kelembagaan ini sangat penting karena aktivitas kelompok-kelompok tersebut terus bertransformasi. Maka dalam mengantisipasinya, kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan era digitalisasi,” ungkap Subardi.
Perubahan tersebut menuntut program pencegahan untuk menjangkau ruang digital sekaligus mempertahankan pendekatan langsung di tengah masyarakat. Edukasi publik, penguatan literasi digital, dan kerja sama lintas sektor menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi yang mendorong kebencian maupun kekerasan.
Di ruang digital, kemampuan masyarakat untuk memeriksa informasi, mengenali propaganda, dan memahami pentingnya menghormati perbedaan menjadi semakin relevan. Sementara itu, di lingkungan sosial, dialog dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dapat memperkuat nilai kebangsaan dan kerukunan.
Evaluasi FKPT Babel karena itu tidak hanya menyangkut pembenahan administrasi organisasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dalam menghadapi perubahan tantangan pencegahan terorisme.
Melalui penguatan kapasitas organisasi, dukungan sumber daya, dan koordinasi yang lebih luas, FKPT diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih optimal. Tujuannya adalah membangun strategi pencegahan yang adaptif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Bangka Belitung dari ancaman radikalisme di ruang digital maupun kehidupan sehari-hari.
