Jakarta – Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah menjadi salah satu kunci mencegah anak terpapar paham radikalisme dan kekerasan.
Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP), yang tidak hanya mengajarkan nilai Pancasila secara teori, tetapi mendorong siswa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya ini menjadi relevan di tengah data BNPT yang mencatat sebanyak 620 anak usia 11–18 tahun dari 34 provinsi mendapat intervensi aparat penegak hukum karena terpapar paham radikalisme dan kekerasan selama periode 1 Januari hingga 26 Agustus 2026.
Data tersebut menegaskan pentingnya membangun ketahanan anak sejak dini melalui pendidikan karakter dan lingkungan sekolah yang toleran.
Salah satu implementasinya dilakukan SMPN 172 Jakarta Timur melalui Selebrasi Sekolah Laboratorium Pancasila pada 29 Oktober 2026. Kegiatan dikemas kreatif lewat Festival Kuliner Nusantara, peragaan busana daur ulang, bazar aksesori etnik, pementasan drama karakter, hingga bazar makanan sehat.
Kepala SMPN 172 Jakarta Timur, Mulyaningsih, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang praktik langsung bagi siswa untuk belajar kerja sama, menghargai keberagaman, dan peduli lingkungan.
“Melalui kegiatan unjuk karya ini, kami ingin memberikan ruang kepada murid untuk belajar bekerja sama, menghargai keberagaman, mengembangkan kreativitas, serta menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (2/11/2026).
Program SLP dirancang mengintegrasikan ideologi Pancasila, budi pekerti, kesehatan, kepedulian lingkungan, serta pencegahan perilaku berisiko seperti radikalisme, tawuran, perundungan, dan narkoba.
Materinya tidak hanya disampaikan di kelas, tetapi melalui permainan edukatif, pembiasaan positif, pemilihan duta SLP di tiap kelas, dan praktik langsung.
Untuk pelaksanaannya selama enam bulan, seluruh guru SMPN 172 telah dilatih oleh Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila (YPLP). Program diterapkan bertahap di 22 kelas dan dievaluasi efektivitasnya.
Ketua YPLP, Hamry Gusman Zakaria, menegaskan Pancasila harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar hafalan.
“Sekolah harus menjadi ruang tumbuh yang menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus menghargai kemanusiaan dan keberagaman. Melalui SLP, murid tidak hanya diajak memahami Pancasila, tetapi juga mempraktikkannya dalam interaksi, karya, dan tindakan sehari-hari,” kata Hamry yang juga anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan DKI Jakarta.
Pengembangan SLP tidak berhenti di SMPN 172. Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah menyiapkan 10 sekolah percontohan lainnya dari jenjang SD hingga SMK untuk menguji penerapan pendidikan karakter berbasis Pancasila ini dan mengukur dampaknya terhadap perilaku siswa.
