Nusa Dua – Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali membuat inovasi penanganan violent extremism atau ekstremisme kekerasan dan deradikalisasi lintas negara. Selain memperkuat sinergi antar negara, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) makin memperkuat sinergi tersebut dengan menggandeng badan-badan internasional dengan digelarnya “Bali Work Plan 2019-2025 Multi-Sectoral Task Force (MTF) and ASEAN Partners Meeting” di The Hilton Nusa Dua Resort, Bali, 11-12 Desember 2019.
“Bali Work Plan ini adalah upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN dalam menggandeng badan-badan internasional utamanya untuk membicarakan masalah yang sangat mendasar berkaitan dengan violent extremism dan deradikalisasi. Ini masalah-masalah dunia harus mendapat atensi dengan baik, sehingga keterlibatan badan internasional ini akan lebih memaksimalkan penanganan violent extremism dan deradikalisasi lintas negara,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, usai menghadiri kegiatan tersebut, Kamis (12/12/2019).
Suhardi menjelaskan, saat ini permasalahan violent extremism ini menjadi masalah yang sangat aktual sehingga keterlibatan badan internasional seperti ASEAN USAID Office, UN Misson, Unicef, ILO, IOM, UNOCT, UNODC, UN Women,dan lain-lain, sangat dibutuhkan. Melalui forum “Bali Work Plan” inilah sinergi dan langkah-langkah disusun dalam rangka menangani violent extremism.
Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, sinergi ini sangat penting. Pasalnya untuk menangani violent extremism, Indonesia tidak bisa memecahkan masalah sendiri.
“Kita butuh teman, butuh organisasi yang bisa sama-sama menata, memecahkan masalah tersebut. Bukan hanya negara, tetapi juga organsiasi internasional termasuk civil society. Peran mereka sangat penting karena mereka lebih tahu yang terjadi di tengah masyarakat dan itu sangat membantu,” terang Suhardi.
Kepala BNPT menambahkan, sinergi antar negara dan badan internasional juga sebagai langkah dalam mengantisipasi globalisasi yang sangat cepat.
“Kalau masalahnya gak bisa kita selesaikan dengan cepat itu akan menambah masalah baru. Hasil forum ini akan langsung disinergikan dalam pelaksanaan penanganan violent extremism, baik Indonesia maupun organisasi internasional, termasuk pendanaan masing-masing,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Sementara itu, Deputi Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan, Bali Work Plan2019-2025 merupakan inisiatif Indonesia melalui pembahasan yang intensif dalam mekanisme SOMTC telah diadopsi pada Pertemuan ke-13 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Thailand, November 2019. Bali Work Plan ini merupakan Work Plan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pilar terbesar di ASEAN di mana penyusunan dan implementasinya melibatkan 20 Badan sektoral, organ, dan entitas ASEAN terkait di bawah tiga Pilar ASEAN.
Selain dihadiri oleh para perwakilan dari 10 negara ASEAN SOMTC serta perwakilan dari 20 Badan Sektoral ASEAN terkait, pertemuan juga dihadiri oleh 10 Negara ASEAN Dialog Partners, 5 Negara ASEAN Development Partners, serta beberapa perwakilan organisasi Internasional dalam naungan Perserikatan BangsaBangsa.
“Pertemuan konsultasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Bali Work Plan kepada seluruh ASEAN Partners, sekaligus mengajak bersama-sama untuk dapat berkolaborasi dalam implementasinya,” kata Andhika.
