Jakarta — Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja) baru guna mempercepat pelaksanaan program dan menjawab tantangan lintas kementerian/lembaga, terutama terkait pasokan bahan pangan yang mulai tertekan akibat meningkatnya kebutuhan.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pembentukan pokja menjadi langkah mendesak untuk mengurai berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Pokja-pokja ini sangat penting agar isu penyelenggaraan MBG yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga bisa segera ditangani,” ujar Nanik, Sabtu (15/11/2025).
Keputusan pembentukan lima pokja tersebut diambil dalam rapat pelaksana harian yang digelar di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), dihadiri tiga kementerian koordinator dan 13 K/L anggota tim.
Menurut Nanik, perhatian terbesar saat ini tertuju pada Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan. Dengan beroperasinya 14.773 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, kebutuhan bahan makanan meningkat tajam. Setiap SPPG kini menyuplai 3.000–3.500 porsi harian untuk penerima manfaat MBG.
“Permintaan yang terus naik membuat harga sayuran, telur, dan daging ayam mulai menguat. Jika tidak diantisipasi, ini bisa memicu inflasi pangan,” jelasnya.
Tekanan harga diperkirakan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru, serta kembali melonjak pada periode Ramadhan dan Idulfitri 2026. Karena itu, Pokja Pasokan ditugaskan mengantisipasi potensi gejolak harga dan menjaga inflasi tetap terkendali.
Untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jangka panjang, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan anggaran Rp20 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia mulai Januari 2026.
“Ini bagian dari upaya pemerintah menyejahterakan peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Nanik.
Sambil menunggu investasi bergulir, tindakan cepat juga ditempuh. Nanik meminta SPPG mengurangi penggunaan telur dan daging ayam menjelang Desember, dan beralih sementara ke sumber protein lain seperti ikan.
Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah menerbitkan Perda untuk mengaktifkan pemanfaatan lahan kosong guna produksi sayuran, buah, bahan pangan pokok, hingga peternakan.
Lima Pokja Percepatan Program MBG:
1. Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan
Diketuai oleh Kemenko Pangan.
Kasan, Sesmenko Pangan sekaligus Sekretaris Tim Koordinasi, mengatakan pokja ini akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian, KKP, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan instansi terkait.
2. Pokja Percepatan Kelembagaan dan Infrastruktur MBG
Diketuai KemenPAN-RB.
Fokus pada pembentukan formasi SDM untuk kantor bersama di daerah serta penyempurnaan struktur organisasi BGN.
3. Pokja Keamanan Pangan dan Pemenuhan Gizi
Diketuai Kemenkes.
Menangani insiden keamanan pangan dan mempercepat sertifikasi SLHS untuk SPPG.
Hingga 14 November, 5.031 SPPG telah mengajukan SLHS, sementara 9.249 belum mengajukan.
Kemenkes memastikan proses penerbitan SLHS maksimal dua minggu tanpa biaya, meski uji sampel dikenakan retribusi daerah Rp1–2 juta.
4. Pokja Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah
Diketuai Kemendagri.
Fokus pada dukungan pemda terhadap pembangunan dan operasional SPPG, termasuk di daerah 3T.
5. Pokja Pemberdayaan Penerima Manfaat
Diketuai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
