Oleh: Ahmad Damar
Gelombang banjir dan longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh pada akhir November 2025 kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana. Intensitas hujan ekstrem, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim global memperbesar risiko yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Ribuan keluarga terpaksa mengungsi; akses listrik dan air bersih terputus; serta fasilitas pendidikan harus ditutup sementara. Di tengah situasi yang serba darurat ini, kebutuhan paling mendesak bagi para korban adalah makanan siap konsumsi yang aman, bergizi, dan terdistribusi cepat.
Dalam konteks inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memainkan peran yang jauh lebih strategis dari yang mungkin dibayangkan pada awal perancangannya. Awalnya ditujukan sebagai intervensi gizi untuk siswa sekolah, program ini justru menunjukkan fleksibilitasnya sebagai skema tanggap darurat yang dapat dioptimalkan ketika terjadi bencana. Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan produksi dapur-dapur MBG menjadi dapur umum untuk para korban banjir merupakan keputusan yang cepat, tepat, dan sangat kontekstual dengan kebutuhan di lapangan.
Bencana di Sumatra bukan hanya soal banjir yang merendam permukiman, tetapi juga kerentanan sosial yang muncul bersamanya. Banyak keluarga kehilangan akses bahan pangan; warung dan pasar tutup; dan proses distribusi logistik terganggu akibat jalan rusak atau terputus. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan karena kebutuhan gizi mereka harus tetap terpenuhi meski berada dalam kondisi darurat.
Di Aceh, laporan mencatat 52 SPPG telah menyalurkan lebih dari 185.000 porsi makanan. Di Sumatra Utara, 173 SPPG mengirimkan lebih dari 341.000 porsi, sementara di Sumatra Barat lebih dari 182.000 porsi turut dibagikan. Total lebih dari 526.000 porsi MBG dialihkan untuk membantu warga terdampak. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti konkret bahwa negara hadir untuk memenuhi kebutuhan paling dasar warganya.
Namun demikian, kondisi bencana tetap menuntut ketelitian tinggi. Distribusi makanan di lapangan berbeda jauh dari distribusi saat kondisi normal di sekolah. Higienitas, ketahanan pangan, rantai dingin, hingga penyajian harus terus diawasi agar tidak muncul persoalan baru seperti keracunan atau kontaminasi makanan. Tantangan ini perlu dicermati bersama, terutama dalam konteks bencana yang dinamis dan menyebar di banyak titik pengungsian.
Apa yang dilakukan BGN menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi juga instrumen manajemen bencana yang efektif. Hal ini penting karena Indonesia membutuhkan sistem logistik nasional yang dapat bergerak cepat dalam hitungan jam, bukan hari. Dengan infrastruktur dapur MBG yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota, negara memiliki jejaring yang siap diaktifkan kapan saja ketika terjadi bencana.
Keberhasilan ini menunjukkan dua hal. Pertama, kapasitas aparatur pemerintah di tingkat daerah ternyata cukup tanggap untuk beralih dari rutinitas ke mode darurat. Kedua, keberadaan MBG telah mengisi celah yang selama ini sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah, yakni penyediaan makanan siap saji yang higienis dan terstandar ketika terjadi bencana besar.
Keputusan untuk mengalihkan MBG kepada korban banjir juga memberikan nilai tambah karena sekolah-sekolah sendiri sedang diliburkan. Dengan kata lain, tidak terdapat potensi benturan kebutuhan: makanan yang biasanya diberikan untuk siswa dapat langsung dialihkan kepada warga terdampak tanpa mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
Dalam kondisi darurat, pemerintah daerah dan relawan memiliki tugas yang sangat berat: mendirikan posko, memindahkan warga, menyediakan air bersih, mengatur evakuasi, hingga memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi. Di titik inilah, hadirnya MBG sebagai penyedia makanan siap saji memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan relawan untuk fokus pada hal-hal lain yang sama pentingnya.
Pembagian makanan MBG juga mengurangi beban logistik pemerintah daerah yang biasanya harus mengandalkan dapur umum konvensional. SPPG yang sudah memiliki standar operasional tetap mampu menyediakan makanan dalam volume besar dengan kecepatan tinggi. Intervensi ini sangat berarti dalam 48 jam pertama pascabencana—fase di mana akses pangan sering kali terputus.
Pengalaman di Sumatra memberi pembelajaran penting bahwa program intervensi sosial yang kuat dapat berfungsi ganda dalam kondisi darurat. Ke depan, pemerintah dapat mengoptimalkan peran MBG sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan pangan nasional dalam situasi krisis.
Pertama, perlu ada penyempurnaan standar operasional untuk memastikan keamanan pangan dalam kondisi bencana. Protokol higienitas, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi perlu lebih diperketat karena medan bencana memiliki keterbatasan sanitasi.
Kedua, koordinasi lintas lembaga harus diperkuat. BNPB, Kementerian Sosial, TNI–Polri, pemerintah daerah, hingga relawan perlu terkoneksi lebih baik dengan BGN agar proses pendataan kebutuhan dan distribusi makanan lebih akurat dan merata.
Ketiga, pemerintah dapat mengembangkan pusat produksi MBG di daerah rawan bencana sebagai strategi jangka panjang membangun regional disaster logistics hub. Dengan demikian, MBG dapat menjadi salah satu solusi tercepat dan paling efisien untuk pemenuhan kebutuhan pangan ketika terjadi bencana besar.
Dalam perspektif yang lebih luas, pemenuhan gizi bukan hanya kegiatan sosial, tetapi bagian penting dari perlindungan negara terhadap warganya. Ketika bencana melanda, kebutuhan dasar seperti makanan sehat menentukan seberapa kuat ketahanan fisik dan psikologis para korban untuk bertahan. Program MBG yang dialihkan untuk membantu korban banjir di Sumatra menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang terabaikan—terutama anak-anak yang paling mudah menjadi korban tersembunyi dari bencana.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim, intervensi seperti MBG harus terus diperkuat, baik dari sisi kapasitas, kualitas, maupun jangkauan. Bencana mungkin tidak dapat dicegah sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat diperkecil melalui kesiapsiagaan yang berlapis.
Langkah BGN patut diapresiasi, bukan hanya sebagai respons cepat, tetapi sebagai simbol bahwa negara memahami kebutuhan warganya dan mampu bergerak tepat waktu. Dalam masa sulit seperti sekarang, kepedulian semacam ini menjadi sumber harapan bagi ribuan keluarga yang tengah berjuang di tengah rendaman banjir Sumatra.
