Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) kini diposisikan lebih luas dari sekadar intervensi pemenuhan gizi. Program ini juga diarahkan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menahan tekanan inflasi, khususnya di tingkat daerah.
BGN menekankan pentingnya peran ahli gizi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam membaca dinamika pasar. Penyusunan menu MBG tidak boleh kaku dan terpaku pada daftar bahan baku yang sama, karena berpotensi memicu lonjakan permintaan dan mengganggu keseimbangan pasokan di pasar.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pola konsumsi yang terpusat pada komoditas tertentu justru bisa menimbulkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga secara tidak terkendali.
“Kalau semua dapur MBG menggunakan bahan yang sama secara bersamaan, dampaknya bisa langsung terasa di pasar. Harga naik, pasokan menipis, dan masyarakat yang terbebani,” ujar Nanik, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, fleksibilitas menu bukan hanya soal variasi makanan, tetapi juga strategi ekonomi. Dengan menyesuaikan bahan baku berdasarkan kondisi harga dan ketersediaan lokal, MBG dapat berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara produksi petani dan kebutuhan konsumsi.
BGN mencatat, pendekatan ini pernah diterapkan saat harga kentang di sejumlah sentra produksi seperti Wonosobo dan Bandung anjlok. Melalui instruksi kepada kepala SPPG untuk memasukkan kentang dalam menu harian, serapan terhadap hasil panen meningkat dan harga di tingkat petani berangsur pulih.
Sebaliknya, ketika harga suatu komoditas melonjak di pasar, ahli gizi didorong untuk beralih ke bahan pangan alternatif dengan nilai gizi setara. Langkah ini dinilai efektif untuk mencegah tekanan harga semakin besar, sekaligus menjaga kualitas asupan bagi penerima manfaat MBG.
Nanik menegaskan, menjaga keseimbangan harga pangan merupakan bagian dari misi strategis MBG. Stabilitas harga dinilai krusial agar program gizi nasional tidak justru memicu inflasi yang berujung pada melemahnya daya beli masyarakat.
“Ahli gizi harus mampu menghitung nilai gizi bahan pengganti dengan cermat. Bahan boleh berubah, tapi standar gizi tidak boleh turun,” tegasnya.
Dengan pendekatan adaptif tersebut, BGN berharap MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
