Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan temuan bahan pangan yang dinilai tidak layak dalam menu MBG.
Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan kepada siswa aman, memenuhi standar keamanan pangan, serta memiliki nilai gizi sesuai ketentuan nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, mengatakan program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada kualitas, keamanan, dan kandungan gizi yang optimal bagi peserta didik.
“Pengawasan kami lakukan melalui pembinaan dan evaluasi prosedur di dapur SPPG agar setiap tahapan sesuai dengan standar keamanan pangan,” ujar Fusia dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Selain pengawasan teknis, Dinkes Kabupaten Bogor juga berkoordinasi dengan tim ahli gizi SPPG untuk meninjau siklus menu yang disajikan. Peninjauan ini bertujuan memastikan menu tidak hanya memenuhi kebutuhan makro dan mikro nutrisi, tetapi juga disukai anak-anak agar dapat dikonsumsi dengan baik dan tidak terbuang.
“Asupan gizi harus seimbang dan diterima anak-anak. Dengan begitu, manfaat program MBG bisa dirasakan secara optimal,” katanya.
Fusia menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir penurunan standar keamanan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan siswa. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung pengawasan berkelanjutan demi keberhasilan program nasional MBG.
Isu dugaan pangan tidak layak tersebut sebelumnya mencuat dari video yang beredar di media sosial terkait menu MBG di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Menyikapi hal itu, Pemkab Bogor langsung menurunkan tim gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP), unsur Kecamatan Babakan Madang, serta Puskesmas setempat untuk melakukan pengecekan di lapangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyatakan klarifikasi dilakukan secara terbuka dan objektif untuk memastikan keamanan pangan bagi peserta didik.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, dugaan adanya buah busuk sebagaimana yang disampaikan dalam video tersebut tidak dapat dibuktikan secara visual,” kata Teuku.
Ia menjelaskan, menu yang dimaksud merupakan makanan kering yang didistribusikan sehari sebelumnya, sehingga tidak ditemukan indikasi pangan yang tidak layak konsumsi.
Meski demikian, Teuku menegaskan bahwa Pemkab Bogor memahami kekhawatiran para orang tua dan menjadikan hal tersebut sebagai masukan penting untuk perbaikan layanan ke depan.
“Pada prinsipnya, aspirasi orang tua adalah agar menu MBG lebih bervariasi dan disukai anak-anak, sehingga makanan tidak terbuang dan benar-benar dikonsumsi. Ini menjadi perhatian kami bersama pengelola SPPG,” ujarnya.
