Oleh: Ahmad Damar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru pada 2026. Setelah fase awal yang lebih menekankan distribusi dan penguatan regulasi, pemerintah menargetkan pembangunan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di berbagai daerah. Target ambisius ini tidak sekadar soal memperluas jangkauan layanan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja berbasis lokal.
SPPG bukan sekadar dapur umum. Ia adalah simpul ekonomi baru di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Di dalamnya bertemu kebutuhan gizi masyarakat, rantai pasok pangan lokal, serta tenaga kerja setempat. Karena itu, target pembangunan ribuan SPPG pada 2026 semestinya dipahami sebagai kebijakan gizi sekaligus kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi daerah.
Selama ini, pembangunan infrastruktur sering dimaknai sebatas jalan, jembatan, dan gedung fisik. Padahal, SPPG adalah bentuk infrastruktur sosial yang dampaknya tidak kalah strategis. Keberadaan SPPG menuntut tenaga pengelola, juru masak, ahli gizi, petugas kebersihan, distribusi logistik, hingga administrasi. Artinya, setiap unit SPPG berpotensi menyerap puluhan tenaga kerja langsung dan ratusan tenaga kerja tidak langsung.
Jika pada 2026 pemerintah benar-benar merealisasikan pembangunan ribuan SPPG, maka dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal akan sangat signifikan. Di tengah tantangan ketenagakerjaan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), SPPG bisa menjadi solusi konkret yang langsung menyentuh akar persoalan.
Berbeda dengan industri besar yang sering kali membutuhkan tenaga kerja berkeahlian khusus dari luar daerah, SPPG justru ideal untuk memaksimalkan sumber daya manusia lokal. Keterampilan memasak, pengelolaan dapur, distribusi makanan, dan pengolahan bahan pangan adalah keahlian yang relatif dekat dengan keseharian masyarakat.
Data pengangguran di Indonesia menunjukkan persoalan yang tidak seragam. Di banyak daerah, pengangguran bukan semata karena ketiadaan lapangan kerja, melainkan karena tidak cocoknya jenis pekerjaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal. SPPG hadir dengan karakter pekerjaan yang lebih inklusif.
Perempuan, khususnya ibu rumah tangga, berpotensi besar terlibat sebagai tenaga dapur, pengelola menu, maupun pengolah bahan pangan. Anak muda desa bisa terlibat dalam logistik, pengemasan, dan distribusi. Lulusan kesehatan dan gizi dari daerah pun memiliki ruang pengabdian yang nyata tanpa harus hijrah ke kota besar.
Dengan perencanaan yang matang, SPPG dapat menjadi instrumen pengurangan pengangguran struktural. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika rekrutmen tenaga kerja benar-benar berpihak pada masyarakat sekitar, bukan justru didominasi oleh pihak luar atau kontraktor besar yang membawa tenaga sendiri.
Target besar pembangunan SPPG harus diiringi kebijakan afirmatif yang jelas. Pemerintah pusat dan daerah perlu menetapkan prinsip bahwa tenaga kerja SPPG diutamakan berasal dari wilayah setempat. Afirmasi ini bukan bentuk eksklusivisme, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan.
Keterlibatan tenaga lokal akan menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program MBG. Ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari sistem, keberlanjutan program akan lebih terjamin. SPPG tidak lagi dipandang sebagai proyek pemerintah semata, melainkan sebagai aset bersama.
Selain itu, afirmasi tenaga kerja lokal juga berdampak pada efisiensi. Biaya mobilisasi tenaga kerja dari luar daerah dapat ditekan. Adaptasi sosial dan budaya pun berjalan lebih mulus karena para pekerja sudah memahami konteks lokal, termasuk kebiasaan makan dan preferensi pangan setempat.
Meski berbasis lokal, kualitas layanan SPPG tidak boleh dikompromikan. Di sinilah peran pelatihan dan standarisasi menjadi krusial. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tenaga kerja SPPG mendapatkan pelatihan dasar terkait keamanan pangan, standar gizi, kebersihan, dan manajemen dapur.
Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan MBG, tetapi juga menaikkan kualitas sumber daya manusia daerah. Keahlian yang diperoleh dapat menjadi modal kerja di masa depan, bahkan setelah program MBG berkembang atau bertransformasi.
Model pelatihan berbasis komunitas, bekerja sama dengan puskesmas, SMK, politeknik, dan perguruan tinggi setempat, bisa menjadi solusi efektif. Dengan demikian, pembangunan SPPG juga berkontribusi pada ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasional daerah.
Tenaga kerja hanyalah satu sisi dari potensi SPPG. Sisi lain yang tak kalah penting adalah efek berganda terhadap ekonomi lokal. SPPG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, kebutuhan ini dapat disinergikan dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan setempat.
Dengan kata lain, setiap SPPG dapat menjadi pasar pasti bagi produk lokal. Ketika ribuan SPPG beroperasi, dampaknya akan terasa langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Ini sejalan dengan visi MBG sebagai program gizi yang sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Namun, sinergi ini membutuhkan regulasi yang tegas agar rantai pasok tidak dikuasai oleh distributor besar dari luar daerah. Keberpihakan pada produsen lokal harus menjadi bagian integral dari desain kebijakan MBG 2026.
Target ribuan pembangunan SPPG pada 2026 adalah langkah progresif. Tetapi, ambisi besar selalu membawa risiko jika tidak diiringi tata kelola yang matang. Pemerintah perlu memastikan bahwa percepatan pembangunan tidak mengorbankan prinsip pemerataan, kualitas, dan pemberdayaan lokal.
MBG tidak boleh berhenti sebagai program bantuan konsumsi. Ia harus terus bergerak menjadi instrumen pembangunan manusia dan ekonomi. SPPG adalah jantung dari transformasi itu—tempat di mana gizi, pekerjaan, dan kemandirian lokal bertemu.
Jika dikelola dengan visi jangka panjang, SPPG bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan. Target ribuan SPPG pada 2026 bukan sekadar angka, melainkan peluang besar untuk membuktikan bahwa pembangunan nasional bisa dimulai dari dapur-dapur lokal yang memberdayakan warganya sendiri.
