Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi memasuki fase baru pada 2026. Pemerintah memperluas sasaran program ini tidak hanya kepada siswa, tetapi juga mencakup guru dan seluruh tenaga pendidik, termasuk tenaga tata usaha dan petugas kebersihan di lingkungan sekolah.
Kebijakan tersebut menegaskan arah baru MBG sebagai program gizi yang menyentuh seluruh ekosistem pendidikan, bukan semata peserta didik. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, adil, dan produktif.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan hal tersebut saat meninjau pelaksanaan MBG hari pertama tahun 2026 di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026). Ia menekankan bahwa pemberian MBG kepada guru dan tenaga pendidik sudah memiliki payung hukum yang jelas.
“Semua guru harus dapat. Ini sudah tertuang dalam Perpres. Tidak boleh ada yang terlewat, termasuk tenaga kebersihan dan tenaga tata usaha,” ujar Nanik saat berdialog dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi.
Perluasan penerima manfaat MBG diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perluasan Penerima Makan Bergizi Gratis. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh unsur sekolah memiliki hak yang sama atas akses pangan bergizi.
Masuknya guru dan tenaga pendidik sebagai penerima MBG dinilai sebagai langkah strategis. Selama ini, mereka menjadi bagian penting dalam aktivitas sekolah, namun belum sepenuhnya tersentuh program pemenuhan gizi secara langsung.
BGN memastikan bahwa mulai 2026 tidak ada pengecualian dalam implementasi kebijakan tersebut. Seluruh warga sekolah, dari tenaga pengajar hingga pendukung operasional, berhak menerima manfaat MBG sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang sehat.
Selain cakupan penerima, Nanik juga menyoroti pentingnya variasi menu MBG. Ia mendorong setiap SPPG lebih kreatif dalam menyusun menu, terutama dalam pemilihan sumber protein.
“Kalau bisa jangan telur terus. Bisa diganti ikan, misalnya lele, supaya kebutuhan gizi terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga pangan,” ujarnya.
Menurutnya, diversifikasi menu tidak hanya berdampak pada kualitas gizi, tetapi juga membantu mengendalikan lonjakan harga bahan pangan akibat permintaan tinggi.
Sementara itu, Kepala SPPG Kemayoran II Jakarta Pusat, Adiwiyata Bima Saraswata, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyesuaikan sistem distribusi MBG sesuai kebijakan baru. Ia memastikan bahwa ke depan penyaluran MBG akan menjangkau siswa, guru, tenaga tata usaha, hingga petugas kebersihan.
Penyesuaian jumlah porsi dan mekanisme distribusi, kata dia, akan dilakukan agar pelaksanaan program tetap optimal dan tepat sasaran.
Sepanjang 2025, BGN mencatat pembangunan 19.188 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai tulang punggung distribusi MBG. Infrastruktur tersebut mendukung penyaluran MBG kepada 55,1 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dengan perluasan sasaran pada 2026, MBG diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia, dimulai dari lingkungan sekolah. Pemerintah menilai pemenuhan gizi yang merata akan berdampak positif terhadap kinerja tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran.
Transformasi MBG ini menandai pergeseran dari program bantuan sektoral menjadi kebijakan gizi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia.
