Jakarta – Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dan berpengaruh pada saat memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045. Namun peluang tersebut tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Kekuatan nilai, budaya, demokrasi, serta kualitas kebijakan publik—yang dikenal sebagai soft power—harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. H. S. Yunanto, M.Si., Ph.D., dalam Orasi Ilmiah pada acara pengukuhan dirinya di Kampus UMJ, Ciputat, Selasa (13/1/2026).
Dalam orasi bertajuk refleksi Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan kekuatan lunak negara, Yunanto menegaskan bahwa Indonesia berada pada persimpangan sejarah. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal besar untuk melompat menjadi negara maju. Di sisi lain, berbagai persoalan struktural masih membayangi dan berpotensi menghambat pencapaian visi besar tersebut.
“Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang menjadi soal adalah bagaimana potensi itu dikelola. Di sinilah peran soft power menjadi sangat penting,” kata Yunanto di hadapan civitas akademika UMJ dan undangan.
Yunanto mengawali orasinya dengan refleksi historis dan spiritual. Ia mengutip Surah Al-Hasyr ayat 18 yang menekankan pentingnya menyiapkan masa depan dengan belajar dari apa yang telah dilakukan di masa lalu. Menurutnya, pesan tersebut relevan dalam konteks Indonesia yang tengah menatap masa depan sebagai bangsa berusia 100 tahun.
“Masa depan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarahnya. Visi Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas refleksi yang jujur atas capaian dan kegagalan bangsa ini,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Yunanto, telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, modern, berdaulat, berkeadilan, dan berpengaruh di dunia internasional. Visi tersebut mencakup pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerataan ekonomi, serta ketahanan nasional.
Optimisme terhadap visi ini juga diperkuat oleh proyeksi ekonomi global. Laporan Goldman Sachs Global Economics Paper memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu dari tujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, sejajar dengan Amerika Serikat, China, India, Jepang, Jerman, dan Inggris.
“Optimisme ini bukan sekadar mimpi. Indonesia memiliki dasar objektif untuk mencapainya, asalkan dikelola dengan strategi yang tepat,” ujar Yunanto.
Dalam orasinya, Yunanto menguraikan dua modal utama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yakni sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).
Dari sisi demografi, Indonesia memiliki populasi sekitar 286 juta jiwa dan berada di peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada 2035, Indonesia diperkirakan memasuki puncak bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif.
“Bonus demografi ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” kata Yunanto.
Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, produksi batu bara dan timah yang signifikan, kawasan hutan tropis yang luas, serta potensi kelautan yang diperkirakan bernilai hingga USD 1,5 triliun per tahun.
Menurut Yunanto, kekayaan alam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat diolah menjadi soft power yang menarik kerja sama internasional, investasi, dan pengaruh diplomatik.
“Kekayaan alam bisa menjadi daya tarik, tetapi tanpa tata kelola yang baik justru berpotensi menjadi sumber konflik dan ketimpangan,” ujarnya.
Meski memiliki modal besar, Yunanto menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan target Indonesia Emas 2045. Ia merujuk pada indikator yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Beberapa target utama yang harus dicapai pada 2045 antara lain pengentasan kemiskinan hingga nol persen, peningkatan pendapatan per kapita ke kisaran USD 23.000–30.300 per tahun, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan pengaruh Indonesia di dunia internasional, serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 50 persen.
“Saat ini, angka kemiskinan masih berada di kisaran 8,5 persen, pendapatan per kapita sekitar USD 5.200, dan daya saing SDM masih tertinggal. Ini menunjukkan bahwa tantangan kita sangat besar,” kata Yunanto.
Ia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan akselerasi kebijakan yang konsisten lintas pemerintahan, reformasi tata kelola, serta keberanian keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Dalam perspektif ilmu politik internasional, Yunanto menggunakan kerangka teori soft power yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye. Menurut Nye, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga dari kemampuan menarik dan memengaruhi pihak lain melalui nilai, budaya, dan kebijakan.
“Soft power adalah kemampuan membuat pihak lain menginginkan apa yang kita inginkan, bukan karena takut, tetapi karena tertarik,” ujar Yunanto mengutip Nye.
Ia menilai Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola soft power. Pada era Orde Lama, Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan anti-kolonialisme dan Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan semangat Non-Blok. Pada era Orde Baru, stabilitas, perdamaian, dan pluralisme menjadi daya tarik Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi pada pembentukan ASEAN.
Sementara pada era Reformasi, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta moderasi beragama menjadi modal utama diplomasi Indonesia.
“Nilai-nilai ini telah membuat Indonesia dipercaya sebagai mediator konflik dan aktor regional yang moderat. Ini adalah aset soft power yang sangat berharga,” katanya.
Tantangan Abad ke-21
Namun, Yunanto menegaskan bahwa tantangan Indonesia menuju 2045 berbeda dengan tantangan pada masa lalu. Globalisasi, disrupsi teknologi, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan kompetisi geopolitik menuntut strategi soft power yang lebih adaptif.
Menurutnya, pada abad ke-21, kualitas kebijakan publik menjadi salah satu variabel terpenting dalam soft power. Kebijakan yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti akan meningkatkan kepercayaan publik domestik dan internasional.
“Negara dengan kebijakan yang buruk akan kehilangan daya tarik, meskipun memiliki sumber daya besar,” ujar Yunanto.
Ia menilai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang disusun pemerintah telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya kualitas kebijakan. RPJPN tersebut menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, kepemimpinan, budaya, dan lingkungan.
“Secara arah, RPJPN sudah berada di jalur yang benar menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Meski demikian, Yunanto mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada perencanaan, melainkan pada implementasi. Ia menyoroti berbagai persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dominasi sektor informal, lemahnya birokrasi, praktik korupsi, hingga krisis lingkungan.
“Rencana sebesar apa pun tidak akan bermakna jika tidak mampu menjawab persoalan riil masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi harus dijaga agar tidak menjadi “api dalam sekam” yang dapat meledak sewaktu-waktu.
Dalam konteks politik nasional, Yunanto menyinggung pemerintahan hasil Pemilu 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemerintahan baru memiliki mandat kuat dari rakyat untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kabinet yang besar harus mampu menjadi mesin akselerasi, bukan justru menjadi beban koordinasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.
Selain itu, Yunanto menyoroti peran strategis komunitas akademik. Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi menara gading, tetapi harus berperan sebagai think tank, motivator publik, dan pengawas kebijakan.
“Akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal arah pembangunan bangsa,” katanya.
Mengakhiri orasinya, Yunanto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas 2045 jika mampu mengelola soft power secara konsisten dan inklusif. Sejarah, menurutnya, telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan memengaruhi dunia melalui nilai dan kebijakan.
“Dengan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan memperkuat kualitas kebijakan publik, Indonesia tidak hanya bisa menjadi negara maju, tetapi juga bangsa besar yang dihormati dunia,” pungkasnya.
