Jakarta — Perbedaan sudut pandang soal terorisme mengemuka dalam pengukuhan empat Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (13/1/2026). Di hadapan sejumlah tokoh nasional, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Rektor UMJ Prof Ma’mun Murod menyampaikan pandangan kritisnya terhadap narasi terorisme yang selama ini berkembang di Indonesia.
Menurut Prof Ma’mun, isu terorisme kerap dibingkai secara berlebihan dan bahkan tidak jarang dimanfaatkan sebagai bagian dari kepentingan tertentu. Ia menilai Indonesia tidak berada dalam kondisi darurat intoleransi sebagaimana sering digambarkan di ruang publik.
“Saya termasuk yang tidak meyakini Indonesia dalam situasi darurat intoleran. Negara ini sering kali bermain proyek, dan saya meyakini isu terorisme pun tidak lepas dari itu,” ujar Prof Ma’mun dalam sambutannya di Auditorium KH Azhar Ba’asyir, Gedung Cendekia UMJ.
Ia mengakui keberadaan kelompok yang menafsirkan ajaran agama secara ekstrem. Namun, menurutnya, fenomena tersebut bukan hal baru dan telah muncul sejak lama dalam sejarah umat beragama, termasuk dalam konteks penafsiran ayat-ayat Alquran.
“Sejak masa Khawarij sampai sekarang, selalu ada penafsiran ekstrem. Tapi saya berkeyakinan ada ‘permainan’ di balik isu terorisme yang perlu dicermati secara jernih,” katanya.
Prof Ma’mun juga menyebut dirinya memiliki perbedaan pandangan dengan salah satu guru besar yang dikukuhkan, Prof Sri Yunanto, terkait pembacaan data dan tren terorisme di Indonesia. Meski demikian, ia menilai kondisi saat ini relatif lebih kondusif dibandingkan satu dekade lalu.
“Sekarang ini landai. Tidak seperti periode 2014 sampai 2024 yang penuh isu terorisme. Harapannya, ke depan tidak ada lagi sikap main-main dalam persoalan ini, apalagi yang menyangkut nyawa manusia,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prof Ma’mun turut melontarkan kritik terhadap pendekatan penegakan hukum dalam penanganan terorisme. Ia menilai evaluasi terhadap kinerja Densus 88 perlu dilakukan agar prinsip kemanusiaan tetap menjadi pijakan utama.
“Saya termasuk yang cukup keras mengkritik Densus 88, yang seolah dengan mudah menghilangkan nyawa manusia dengan alasan-alasan yang tidak selalu jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Prof Sri Yunanto memberikan perspektif berbeda. Ia menegaskan bahwa situasi terorisme di Indonesia justru menunjukkan tren sangat positif dalam dua tahun terakhir. Indonesia, menurutnya, berhasil mencatatkan nol serangan teror meski aparat tetap aktif melakukan penegakan hukum.
“Dua tahun ini kita zero attack, tidak ada serangan. Tapi penangkapan tetap berjalan karena aparat sudah bekerja lebih efektif,” kata Prof Yunanto saat ditemui usai acara.
Ke depan, ia menilai tantangan utama bukan lagi pada penindakan, melainkan pembinaan dan pencegahan. Terlebih, ribuan mantan anggota jaringan terorisme telah menyatakan pembubaran diri dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan.
“Ada sekitar 8 ribu anggota Jamaah Islamiyah yang sudah membubarkan diri. Ribuan eks-narapidana terorisme ini harus dibina dengan serius,” ujarnya.
Prof Yunanto menambahkan, keberhasilan Indonesia juga tercermin dari membaiknya posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index serta penurunan indeks radikalisasi di tingkat global. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pendekatan yang lebih preventif dan humanis.
“Trennya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana pemerintahan ke depan melanjutkan dan memperkuat prioritas pencegahan,” pungkasnya.
